Menteri Agama seharusnya tidak terus membuat orang bingung tentang masalah aktivisme dan sertifikasi Dae

Penulis: Hidayat Nur Wahid, Panitia Kedelapan DPR- Fraksi PKS RI

TRIBUNNEWS.COM- Panitia di DPRRI kedelapan dan agama menangguhkan sebagian rapat kerja pertama, selaku FPKS Komisi VIII DPRRI, saya sebenarnya Sampaikan langsung kepada umat Islam, karena deklarasi Menteri Agama mengganggu keinginan mereka. Pernyataan Menteri Agama tersebut dinilai tidak adil bagi umat Islam, karena isu “Kecantikan dan Hafid” dapat menimbulkan rasa saling curiga di antara masyarakat (kerumunan masjid). Yang mengkhawatirkan, karena Program Pembicara Bersertifikat, pernyataan ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan di antara misionaris. . Intinya, program ini tidak pernah ditawarkan kepada Republik Demokratik Rakyat sebagai program kerja Kementerian Agama. Selain itu, karena alasan tersebut, sebagai rencana prioritas Kementerian Agama pada tahun 2020, rencana tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Panitia Kedelapan DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Menag menyampaikan bahwa misionaris tidak perlu disertifikasi, bahkan Dirjen Ormas mengatakan ini adalah program sukarela, sehingga tidak disertai sanksi apapun. Karenanya, aneh jika Kementerian Agama ngotot menyelenggarakan kursus dengan kualifikasi ini. Nampaknya ini malah menjadi kewajiban, apalagi jika didukung oleh MUI-karena pada kenyataannya MUI secara keras dan terbuka menolak rencana tersebut melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Sekjen dan Wakil Ketua MUI. PP Muhammadiyah pun menyampaikan penolakan publik. Mengingat fakta-fakta tersebut, sebaiknya program tersebut dihentikan saja daripada dilanjutkan, agar tidak menimbulkan masalah bagi Uma dan kemungkinan terpecahnya Uma. -Kementerian Agama harus mengedepankan keselamatan rakyat dan menentang segala bentuk paham radikalisme dan ideologi, hal ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang dapat merongrong moralitas, agama, dan NKRI. Ini penting. Tidak hanya harus menargetkan masjid, para Hafid, dan pria tampan yang bisa berbahasa Arab, tetapi ASN juga harus tidak baik terhadap ideologi agama tertentu. Semua ini mudah dipahami dan menargetkan komunitas Muslim.

Sejak MenPAN-RB mengundang Menteri Agama untuk membahas isu oposisi radikalisme di ASN, Menteri Agama harus menyampaikan bahwa ASN harus menghapuskan segala bentuk radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk komunisme, separatisme, dan liberalisme , Kapitalisme. Menentang radikalisme Pancasila, termasuk radikalisme yang dapat merusak moral bangsa. Misalnya, LGBT (melalui ratusan kelompok gay), pedofilia (dalam kasus pedofilia Prancis, korban memiliki lebih dari 350 anak), korupsi, termasuk yang dikutuk oleh MenPAN-RB. Artinya, Poliandri adalah praktik ideologis radikal yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum Indonesia, dan sedang menjadi tren di ASN. Sayangnya, Menteri Agama sama sekali tidak menyinggung, namun tetap bungkam tentang ribuan bahasa untuk menghindari bahaya berbagai praktik ideologi radikal yang mencemaskan masyarakat awam, melanggar supremasi hukum dan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. . Hanya untuk kelompok Muslim. Karena tidak ada fakta lapangan yang terukur dan tidak diskriminatif yang digunakan, pernyataan ini juga umum digunakan karena istilah dan contoh yang digunakan melibatkan agama dan Muslim. Dengan kata lain, penyebaran aktivisme melalui pemuda tampan hafidh al-Quran bisa berbahasa Arab dan menjadi imam di masjid.Bahkan jika menjadi pembicara di forum publik departemen PAN-RB, tentu dia berharap ASN bisa menyingkirkan semuanya. Bentuk aktivisme antara lain komunisme, pedofilia, poliandri, dan kelompok LGBT.

Menteri Agama harus ingat bahwa Kementerian Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 sebagai ungkapan terima kasih kepada umat Islam yang bersedia mengabdi pada keamanan publik dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menghadapi ancaman pemisahan dari etnis minoritas di Indonesia Timur, umat Islam rela mengorbankan sila aslinya dan menjadi Tuhan Yang Maha Esa. Satu. Pemerintah Indonesia saat itu (Presiden Sukarno) memberikan sumbangan melalui pembentukan Kementerian Agama. Menteri Agama perlu mengingat hal ini sangat penting karena kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakann Keadilan mencerminkan pencapaian historis. Mengenai isu aktivisme dan terorisme, umat Islam bahkan tidak dicurigai dan diperlakukan tidak adil oleh karena itu Menteri Agama tidak boleh mengambil tindakan atau kebijakan yang tidak adil bagi umat Islam. Artinya, kebijakan yang memecah belah umat telah memberikan andil bagi eksistensi dan keamanan Republik Indonesia dari penjajahan asing dan pemberontakan PKI. Kementerian Agama Madrasah dan Pesantren memotong anggaran BOS untuk setiap siswa sebesar Rp 100.000 (ini merupakan bagian dari pemotongan anggaran pendidikan Kemenag sebesar Rp 2 triliun). Sebelumnya, Kementerian Agama telah mencapai kesepakatan dengan Panitia Kedelapan bahwa dana BOS tidak akan dipotong dan harus diserahkan sepenuhnya kepada siswa yang memenuhi syarat. Saya mengatakan bahwa proses pengembalian memang perlu dilakukan dengan percaya diri dan melaporkan secara serius dan jujur ​​secara transparan dan teruji. Oleh karena itu, Anda benar-benar yakin bahwa dana yang terputus telah dikembalikan tepat waktu sesuai dengan persyaratan Komite Kedelapan.

Ini yang seharusnya dilakukan Kemenag, perhatikan kritik dan koreksi publik, tingkatkan secara serius, dan jangan diulangi. Dengan begitu, Umat dan Bangsa yang terkena bencana Covid-19 tidak akan semakin cemas, apalagi khawatir dengan aktivisme dan terorisme terkait ASN, Hafidh / beau yang aktif di masjid dan pembicara sertifikasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *