Kontroversi “Undang-Undang Kebijakan Ideologis Pancasila”: komentar penting dari DPP dan KMT

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh pemerintah dan DPR memicu kontroversi dan kontroversi masyarakat.

Narasi yang muncul sebagai respon masyarakat terhadap UU HIP bermuara pada 3 hal pokok: TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak dicantumkan dalam Pembukaan; lima sila Pancasila dikuatkan dalam trisula dan ekasila; dan dalam teks Berisi frase budaya sakral.

Pertanyaan pertama terkait TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 adalah terkait pembubaran Partai Komunis Indonesia yang merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Partai Komunis Indonesia di Republik Indonesia dan melarang segala kegiatan sosialisasi atau perkembangan ide atau doktrin komunis / marxis-leninis. TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak termasuk dalam pembukaan UU HIP dan dianggap memberikan kebangkitan ideologis komunis Kesempatan sikap politik dianggap sebagai musuh utama Pancasila-pada saat ini UU HIP HIP ditentang keras oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok agama yang memiliki sejarah sendiri dalam ideologi komunis. Rekam .

Dua persoalan lainnya menyangkut pemadatan lima sila Pancasila dalam trisula dan ekasila, serta penulisan frasa budaya sakral yang sebenarnya menjadi bagian dari perdebatan sejarah lon .

Ba ca: Bagaimana jika Ada yang mengganti Pancasila dengan Partai Komunis dalam UU HIP, dan Dr. Mahfud akan diveto oleh MUI.

Kedua hal tersebut berawal dari pidato Bung oleh Kano pada tanggal 1 Juni. Oleh karena itu, dalam konteks wacana akademik, perselisihan atas kedua hal tersebut masih patut dipertanyakan, dan sangat diperlukan dalam proses perumusan legislasi. Bagian.

Baca: Ruben Onsu Diduga Menggunakan Karyawan Bagian Dapur untuk Mendapatkan Resep Ayam Geprek Sujono

Selain tiga hal pokok tersebut, Bagian Pendukung Ideologi KNPI DPP Pancasila juga meyakini ada hal lain yang lebih penting. Masalahnya masih belum menimbulkan diskusi ekstensif di antara para hadirin. Status Pancasila sebagai Indonesia.

Baca: Kinto One, jasa underwritten Toyota car rental ibarat punya mobil sendiri-oleh karena itu, kalangan industri yang menganut ideologi KNPI DPP menganggap tidak pantas untuk mengubah Pancasila menjadi mobil Indonesia. Mengingat posisi Pancasila memiliki status hukum yang jauh lebih tinggi dan status hukum yang jauh lebih rendah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *