Masalah pemakzulan dan kudeta

Dr. Sumaryoto Padmodiningrat *) – TRIBUNNEWS.COM-Oposisi dan aliansi semakin menyusut.

Setelah oposisi membahas pemakzulan, sekarang giliran koalisi untuk mengatakan bahwa seseorang akan melakukan kudeta.

Usai pemakzulan, isu kudeta dirilis .

Pidato Presiden yang didakwa dalam kasus Virus Corona 2019 atau pandemi Covid-19 diluncurkan di Universitas Gajada Mada (UGM) di Yogyakarta. Pembahasan kemudian dibatalkan karena dugaan terorisme, Jumat 29 Mei 2028). Anggota Majelis Kehormatan Majelis Ulima Indonesia (MUI) pada Senin (1/6/2020), dan juga mantan Ketua Majelis Pusat (PP) Mohammediya.

Presiden dicopot dari jabatannya dan diadili atau “dituntut” untuk mewakili suara oposisi pemerintah. Para elit yang menentang pemerintah menyuarakan suara ini. Profesor Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengajukan diri untuk Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019, yang dirancang oleh oposisi. Bahkan ada namanya.

Tanggapan Boni Hargens menyiratkan suara pemerintah dengan dukungan dari Partai Koalisi atau yang disebut pemerintah koalisi. Hasilnya: kekacauan politik yang tak ada habisnya!

Sebenarnya, menurut UUD (yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat 2 UUD 1945), membicarakan pemakzulan presiden tidak dilarang atau tidak boleh dilarang. Dianggap inkonstitusional. UUD). Kondisi pencopotan presiden sangat sulit.

Baca: Jokowi dan Menkominfo Lakukan Blokade Internet di Papua, Namun Tidak Diminta Minta Maaf

Baca: Linimasa dan Fakta Pria Berhubungan Seks di Ruang Keberangkatan

Baca: COVID- 19 Hari ini pasien Count -19 sangat mengasyikkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *