Menarik aset korup melalui MLA dan AEoI

Penulis: Bambang Soesatyo MPR Presiden RI, TRIBUNNEWS.COM- ketika pemerintah mengumumkan niatnya untuk memulai kembali tim pemburu korupsi (TPK) dan aset lain di tanah air, sebuah langkah untuk mengingatkan pemilik properti beberapa tahun lalu di banyak bekas Bank Century Banyak tim peneliti dibentuk oleh negara. Karena kinerja tim peneliti aset Century tidak sesuai ekspektasi, banyak kalangan menyarankan agar pemerintah belajar dari kegagalan ini – masyarakat sudah lama menyadari bahwa tidak mudah untuk memulihkan aset unsur korupsi yang disembunyikan di lembaga lain. Ini membutuhkan banyak pekerjaan dan biasanya membutuhkan banyak uang. Sebelum melakukan ini, Duta Besar Indonesia negara tempat penyimpanan aset harus diplomatik. -Diplomasi tidak selalu mudah. Ada kendala. Misalnya, otoritas yang berwenang di negara yang bersangkutan tidak bekerjasama atau melanggar prinsip kerahasiaan bank. Karenanya, dari dulu hingga sekarang, upaya pemindahan aset koruptor dari negara lain tidak banyak berpengaruh. Bahkan tim Century Asset Hunting dianggap gagal. Yang ini. Tujuan TPK tidak hanya untuk menemukan oknum-oknum koruptor, tetapi juga untuk menemukan aset-aset tersembunyinya di berbagai negara / kawasan — masyarakat, terutama pengamat, sudah lama mengetahui negara-negara tempat barang curian biasanya disembunyikan. Namun meski hubungan negara dengan Indonesia sangat harmonis, semua orang tahu betapa sulitnya menarik aset tersebut.

Nah, saat pemerintah kembali berupaya memburu aset oknum koruptor, masyarakat pasti mendukung niat tersebut. Namun dilihat dari sederet kegagalan di masa lalu, pembentukan TPK membutuhkan kajian yang cermat. Padahal, upaya tersebut kini justru digalakkan dengan memutakhirkan sistem pertukaran informasi keuangan antarnegara. Artinya, secara teknis, deteksi aset sekarang lebih mudah. Namun demikian, saat mendirikan TPK tetap perlu dikaji secara cermat, terutama untuk menghindari human error. Memang, fakta sejarah membuktikan bahwa perburuan tersangka korupsi dan propertinya di negara lain kerap gagal hanya karena human error atau kelalaian anggota kelompok pemburu yang tidak etis. Ini berarti bahwa berburu tidak hanya membutuhkan sinergi yang efektif antar agensi, tetapi juga tim yang memiliki atau tidak memiliki minat sendiri. Jika anggota tim terlibat dalam konflik kepentingan, hasil pekerjaan ini akan sepele.

Ada beberapa kasus yang perlu dipelajari. Beberapa tahun lalu, dalam proses pemindahan aset korup dari bank Swiss, dengan bantuan KBRI Jakarta di Swiss, segala upaya dan kemajuan tim pemburu langsung terhenti, dan Jakarta tiba-tiba berhenti beroperasi. Peran dan fungsi Duta Besar Indonesia untuk Swiss dibatalkan. -Jakarta kemudian menunjuk orang lain sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia. Otoritas Swiss tidak dapat menerima pekerjaan semacam ini, sehingga proses penarikan aset terhenti. Peristiwa itu menghebohkan setelah Dubes RI untuk Swiss mengaku bersalah di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *