Periode kampanye 71 hari yang penting selama pandemi

Disediakan oleh: Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Kekhawatiran ini menjadi kenyataan. Jika tidak ada koreksi atau tindakan tegas sejak masa kanak-kanak, maka persiapan Pilkada 2020 secara serentak dapat menyebabkan beban kerja yang berlebihan. Masih dalam tahap pendaftaran pasangan calon potensial (Bapaslon), karena Bapaslon dan pendukungnya tidak peduli dengan pilihan kesehatan, maka potensi kasus COVID-19 menunjukkan puncaknya. Oleh karena itu, patut disebutkan bahwa masa pembangunan 71 hari kampanye Pilkada 2020 merupakan masa kritis.

Akhir pekan lalu, hingga hari ini, publik harus menyaksikan dan mendengarkan fakta luar biasa yang mungkin dihasilkan oleh tren yang bergejolak. Pandemi Covid-19 dalam keluarga tetap mengkhawatirkan. Akhir pekan lalu, pada Pilkada 2020 yang diadakan dari tanggal 4 hingga 6 September, pendaftaran para Barbarians menjadi mengejutkan.

Di banyak dapil, tanda dari kegiatan pendaftaran adalah urgensi pendampingan atau kerumunan yang jarang untuk mematuhi kesepakatan sanitasi selama pandemi. Akibat maraknya pelanggaran selama masa pendaftaran, Kementerian Dalam Negeri bahkan mengeluarkan peringatan kepada 53 pimpinan daerah saat ini yang membuat geram massa karena aktivitas mereka. Tercatat, 96 pejabat dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Boiolali dinyatakan positif Covid-19 dalam tahap persiapan saja. Komite Pemilihan Umum (KPU) juga mencatat, setidaknya 37 kepala daerah (Jacada State) diketahui memiliki sikap positif terhadap Covid-19. Karena harus diisolasi, seorang Babazon hanya bisa menonton rekaman secara virtual di rumah.

Dan, fakta berikutnya minggu ini adalah jumlah kasus Covid-19 di negara tersebut. Sejak pasien pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 200.000. Hingga Selasa (8/9), diperkirakan akan ada 3.046 kasus lagi dengan total 200.035 kasus. Indonesia menempati urutan ke-23 dalam jumlah kasus COVID-19 global dan ke-9 di Asia.

Tentunya hal ini berdampak pada citra negara tersebut. Malaysia melarang WNI masuk ke Malaysia. Amerika Serikat (AS) pun mengambil langkah serupa. Sejak awal Agustus 2020, Amerika Serikat menyimpulkan bahwa risiko penyebaran Covid-19 di Indonesia tergolong tinggi. Misalnya, US Centers for Disease Control and Prevention telah mengeluarkan peringatan level 3 kepada warga AS yang berencana masuk ke wilayah Indonesia. Setelah peringatan level 3 dikeluarkan, selain manfaat yang sangat mendesak, warga Amerika diimbau untuk menghindari masuk ke Indonesia.

Keputusan Malaysia dan Amerika Serikat justru merugikan Indonesia. Di bawah semua tren tersebut, upaya pemulihan sektor ekonomi menjadi semakin sulit. Apalagi di pertumbuhan negatif seperti sekarang. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020 adalah negatif 5,32%. Ini tidak mengherankan, karena pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 telah diprediksi sebelumnya.

Tantangannya sekarang adalah bagaimana meningkatkan kesadaran bersama untuk menjauh dari daerah tersebut. Terjadi resesi di kuartal berikutnya. Sasaran tersebut dapat tercapai apabila semua unsur pemerintah dan pelaku usaha di semua lapisan masyarakat dapat melanjutkan kegiatan produksi. Upaya ini sudah dicoba, namun tidak mudah karena tren penyebaran Covid-19 di kota-kota sebagai pusat pertumbuhan sedang berkembang.

Nyatanya, jika kegiatan persiapan Pilkada 2020 dilakukan pada waktu yang bersamaan tahun 2007, trennya bisa memburuk. Desember tidak berjalan seperti yang diharapkan. Mulai 26 September 2020, dalam dua minggu ke depan, persiapan Pilkada akan mulai berkampanye. Kampanye Pilkada berlangsung 71 hari hingga 5 Desember 2020. Kegiatan pemilu akan dilakukan di 270 dapil. Meliputi 9 provinsi dari 32 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Jika semua dapil tidak bisa dikendalikan, potensi penyebaran Covid-19 tentu besar. Oleh karena itu, dalam upaya bersama memutus mata rantai penularan virus corona, kampanye Pilkada 2020 selama 71 hari sangat kritis. Pelanggaran peraturan kesehatan tidak boleh ditoleransi selama kampanye.Hal ini harus ditekankan oleh semua pemerintah daerah, pasangan calon dan tim suksesnya, serta Bawaslu daerah dan KPUD (Panitia Pemilihan Daerah). KPUD dan Bawaslu tak segan-segan mencari bantuan dari Polsek atau Satpol PP. Anda bahkan dapat meminta bantuan tanpa ragu atau melaporkan pelanggaran ke departemen TNI-Polri yang bertanggung jawab menegakkan prosedur kebersihan di tempat umum. Baik Bawaslu maupun KPUD harus berani membatasi jumlah orang dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan persiapan Pilkada. Artinya, kami mematuhi prosedur kebersihan, karena rangkaian kegiatan dilakukan selama pandemi Covid-19. Dengan demikian, tidak boleh ada mobilisasi massa atau kegiatan lain yang menggugah dukungan massa. Paslon dan tim suksesnya harus mampu mengatur dan mengontrol aktivitas pendukungnya masing-masing. Calon juga dituntut lebih kreatif untuk menyampaikan pesan atau janji kepada komunitas elektoral. Kandidat harus berjanji bahwa kampanye mereka tidak akan menjadi cluster Covid-19.

Semua pemerintah daerah harus mulai menyadari tren ini, karena masa pemilu 71 hari memang merupakan momen kritis. Untuk meminimalisir kemungkinan penyebaran Covid-19 saat kampanye Pilkada, semua pemerintah daerah harus tegas dan bulat dalam melaksanakan prosedur kesehatan. Sebaliknya, jika setiap pemerintah daerah gagal memberikan respon tegas terhadap pelanggaran perjanjian kesehatan, kegiatan Pilkada dapat memicu lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *