Latihan 71 hari penting selama pandemi

Disediakan oleh: Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Kekhawatiran ini menjadi kenyataan. Jika tidak ada koreksi atau tindakan tegas sejak masa kanak-kanak, persiapan Pilkada 2020 secara serentak bisa jadi menyulitkan. Masih dalam tahap rekrutmen pasangan calon potensial (Bapaslon), menunjukkan potensi puncak kasus Covid-19 karena baik Bapaslon maupun pendukungnya tidak peduli dengan pilihan kesehatan. Oleh karena itu, patut dilihat bahwa durasi kampanye Pilkada 2020 selama 71 hari merupakan periode yang krusial.

Akhir pekan lalu, hingga hari ini, publik harus menyaksikan dan mendengarkan fakta luar biasa yang mungkin dihasilkan karena tren yang bergejolak. Pandemi Covid-19 dalam keluarga tetap mengkhawatirkan. Akhir pekan lalu, pendaftaran para Barbarian yang mengikuti Pilkada 2020 dari 4 hingga 6 September menjadi menyeramkan.

Di banyak daerah pemilihan, tanda dari kegiatan pendaftaran adalah bahwa pendamping atau massa jarang mengkhawatirkan urgensi untuk mematuhi kesepakatan sanitasi saat terjadi pandemi. Akibat pelanggaran hukum yang cukup berat selama masa pendaftaran, Kementerian Dalam Negeri bahkan memperingatkan 53 kepala daerah saat ini, yang menyebabkan banyaknya orang. Tidak diketahui berapa banyak kasus Covid-19 yang akan terjadi karena semua situasi sembrono semacam ini. Yang jelas baru pada tahap persiapan, 96 pejabat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boiolali dinyatakan positif Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mencontohkan, sedikitnya 37 calon bupati Gakada diketahui positif terjangkit Covid-19. Karena harus diisolasi, seorang Babazon hanya bisa menonton rekaman secara virtual di rumah.

Dan, fakta berikutnya minggu ini adalah jumlah kasus Covid-19 di negara tersebut. Sejak pasien pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 200.000. Hingga Selasa (8/9), diperkirakan akan ada 3.046 kasus lagi dengan total 200.035 kasus. Indonesia menempati urutan ke-23 dalam jumlah kasus COVID-19 global dan ke-9 di Asia.

Tentunya hal ini berdampak pada citra negara tersebut. Malaysia melarang WNI masuk ke Malaysia. Amerika Serikat (AS) pun mengambil langkah serupa. Sejak awal Agustus 2020, Amerika Serikat menyimpulkan bahwa risiko penyebaran Covid-19 di Indonesia tergolong tinggi. Misalnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS telah mengeluarkan peringatan Level 3 kepada warga AS yang berencana masuk ke wilayah Indonesia. Setelah peringatan level 3 dikeluarkan, selain manfaat yang sangat mendesak, warga Amerika diimbau untuk menghindari masuk ke Indonesia.

Keputusan Malaysia dan Amerika Serikat sebenarnya tidak baik bagi Indonesia. Di bawah semua tren tersebut, upaya pemulihan sektor ekonomi menjadi semakin sulit. Apalagi dalam pertumbuhan negatif saat ini. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan II tahun 2020 adalah negatif 5,32%. Ini tidak mengherankan, karena pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 telah diprediksi sebelumnya.

Tantangannya sekarang adalah bagaimana meningkatkan kesadaran bersama untuk menjauhi resesi regional dalam beberapa kuartal ke depan. Sasaran tersebut dapat tercapai apabila semua unsur pemerintah dan pelaku usaha di semua lapisan masyarakat dapat melanjutkan kegiatan produksi. Upaya ini sudah dicoba, namun tidak mudah karena tren penyebaran Covid-19 di kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan sedang berkembang. Operasikan seperti yang diharapkan. Dalam dua minggu ke depan mulai 26 September 2020, persiapan Pilkada akan mulai sarat dengan kegiatan kampanye. Kampanye pilkada berlangsung 71 hari hingga 5 Desember 2020. Kegiatan pemilu akan dilakukan di 270 dapil. Meliputi 37 kota di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 32 provinsi.

Meski kegiatan kampanye di semua kabupaten tidak terkendali, potensi penyebaran Covid-19 tentu besar. Karenanya, dalam rangka kerja sama memutus mata rantai penularan virus corona, kampanye Pilkada 2020 selama 71 hari menjadi sangat penting. Pelanggaran prosedur kesehatan tidak boleh ditoleransi selama kampanye.Hal ini harus ditekankan oleh semua pemerintah daerah, pasangan calon dan tim suksesnya dari Bawaslu dan KPUD (Panitia Pemilihan Umum Daerah). KPUD dan Bawaslu tak segan-segan mencari bantuan dari Polsek atau Satpol PP. Anda bahkan dapat meminta bantuan tanpa ragu atau melaporkan pelanggaran tersebut ke departemen TNI-Polri yang bertanggung jawab menegakkan prosedur kebersihan di tempat umum. Baik Bawaslu maupun KPUD harus berani membatasi jumlah orang dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan persiapan Pilkada. Artinya, kami mematuhi prosedur kebersihan, karena rangkaian kegiatan dilakukan selama pandemi Covid-19. Dengan cara ini, tidak boleh ada mobilisasi massa atau kegiatan lain yang menggugah dukungan massa. Paslon dan tim suksesnya harus mampu mengatur dan mengontrol aktivitas pendukungnya masing-masing. Kandidat juga perlu lebih kreatif untuk menyampaikan pesan atau komitmennya kepada komunitas elektoral. Kandidat harus berjanji bahwa kampanye mereka tidak akan menjadi cluster Covid-19.

Semua pemerintah daerah harus mulai menyadari tren ini, karena kampanye pemilu selama 71 hari memang merupakan momen kritis. Guna meminimalisir kemungkinan penyebaran Covid-19 saat kampanye Pilkada, seluruh pemerintah daerah harus tegas dan konsisten dalam melaksanakan kesepakatan kesehatan. Sebaliknya, jika setiap pemerintah daerah gagal memberikan respon tegas atas pelanggaran perjanjian sanitasi, kegiatan Pilkada berpotensi memicu lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *