Peran penting apoteker dalam kegiatan farmakovigilans

Penyedia: Apt, Tri Asti Isnariani, M. Pharm

Pemantauan keamanan sangat membutuhkan peran apoteker dengan melaporkan efek samping obat. Apoteker adalah tenaga kesehatan yang paling mengetahui obat-obatan.Produk ini tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga memiliki risiko efek samping.

Artikel ini ditulis untuk memperingati Hari Apoteker Sedunia pada 25 September 2020. Tema Hari Apoteker Sedunia yang ke 10 adalah “Ubah Kesehatan Global”, yang mengacu pada transformasi pelayanan apoteker dan dedikasinya pada praktek pengembangan obat. Alasan mengapa tema ini dianggap tepat adalah karena di era 4.0 peran apoteker sudah berubah.

Karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian dan pelayanan kesehatan, koordinasi antar tenaga kesehatan (apoteker) harus dipulihkan bahkan di lapangan.

Mendeteksi penyalahgunaan obat dan penyalahgunaan obat, terutama selama pandemi ini, kegiatan farmakovigilans di industri farmasi menjadi semakin diperlukan. Oleh karena itu peran apoteker sangat diperlukan.

Di Eropa, kasus thalidomide masih tercatat di tahun 1960-an. Saat itu di Jerman, thalidomide digunakan sebagai obat untuk mengatasi mual pada ibu hamil. Di luar dugaan, penggunaan obat tersebut justru menimbulkan cacat lahir pada janin. WHO telah melaporkan sekitar 10.000 efek samping thalidomide di 46 negara.

Oleh karena itu, Thalidomide telah ditarik dari peredaran. Untuk memastikan tragedi tidak terulang kembali, regulator telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan pasca pencatatan, termasuk Badan POM RI. Dalam hal ini, Badan POM RI bertanggung jawab untuk mengevaluasi keamanan obat yang beredar di masyarakat, salah satunya dengan melakukan kegiatan farmakovigilans.

Menurut definisi WHO, farmakovigilans mengacu pada kegiatan dan pengujian ilmiah, penelitian, pencegahan, pemahaman tentang efek samping obat dan masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan obat.

Beberapa peraturan farmakovigilans yang berlaku di Indonesia antara lain peraturan farmakovigilans untuk penanggung jawab dengan nomor POM HK.03.1.23.12.11.10690. Industri farmasi, dirilis pada 2011. Selain itu, Permenkes No 72, 73 dan 74 tahun 2016 adalah tentang standar pelayanan obat di rumah sakit, apotek dan Puskesmas.

Dalam peraturan ini terdapat klausul yang mengatur bahwa efek samping obat merupakan bagian dari pelayanan farmasi klinik, dan hasil pemantauan efek samping obat telah disampaikan kepada Badan POM. Artikel ini menegaskan bahwa peran tenaga kesehatan sangat penting dan vital untuk menjamin keamanan obat yang beredar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *