Erick Thohir mengangkat direksi dan komisaris BUMN sebagai ketentuan konstitusional

Penulis: Widad Thalib, SH, Departemen Hukum MHWasekjen DPP KNPI dan ketua OPPPI

TRIBUNNEWS.COM- Peraturan Presiden No. 177 Republik Indonesia, tentang pencalonan tim final nominasi, mutasi dan pemberhentian jabatan manajemen senior kunci dan manajemen puncak Kepegawaian (Perpres 177/2014) bukan untuk pengangkatan direksi dan / atau komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melainkan untuk pengangkatan PNS Badan Sipil Negara (ASN). BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung kekayaan di luar negara. ASN).

Baca: Ombudsman Presiden Surati (Surati) Minta Klarifikasi Jabatan Komisioner BUMN

Selain itu perlu diketahui bahwa Perpres ini merupakan regulasi berdasarkan Pasal 53. Undang-Undang Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5 (UU ASN) Tahun 2014.

Ini Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2014. Pada bagian mengingat huruf A, pasal ini pada dasarnya menetapkan bahwa ketuanya adalah yang tertinggi dalam perkembangan ASN. Wewenang, kekuasaan untuk memutuskan pengangkatan dan pemberhentian manajer senior kunci dan pejabat dari pemimpin senior. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN) Republik Indonesia tentang Perusahaan Umum.

Pengangkatan anggota direksi tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) (2) Komisaris BUMN diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU BUMN. Dalam kedua peraturan tersebut secara jelas diatur bahwa Menteri BUMN dapat menjadi RUPS untuk mengangkat direksi dan / atau auditor BUMN.

Perlu juga diperhatikan bahwa aturan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan / atau komisaris tidak tunduk pada Pepres tetapi sesuai dengan keputusan menteri (kosong: UU BUMN Pasal 18 dan Pasal 30).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *