Pividada meninggal selama pandemi Covid-19 dan keahliannya

Penulis: Lulusan Universitas Nasional lulusan Ilmu Politik DWI Meng Taha (DWI MUNTAHA)

Pemilihan Pimpinan Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020, serentak digelar gelisah. ‘Tidak ada penurunan, tidak ada kurva penularan Covid -19, tidak ada vaksin antivirus dan obat-obatan yang efektif untuk mengganggu rencana protes politik – Presiden Jokovy juga menyatakan keprihatinannya tentang kemunculannya di gugus Pilkada. Pernyataan Chokovi bisa dilihat sebagai kepedulian seorang pemimpin terhadap keselamatan warganya.

Namun, rencana tersebut juga berada dalam otoritas politiknya. Dasar hukum pelaksanaan “Pirkada 2020” adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur dan mengatur tentang Pilkada yang dikeluarkan bersamaan pada bulan Desember 2020, dan telah ditandatangani serta disetujui olehnya. Pertimbangkan untuk menunda rencana pemilihan yang telah ditentukan sebelumnya dari 23 September hingga Desember 2020.

Namun, mengingat jumlah orang yang terpapar virus Covid -19 semakin meningkat, keputusan ini sangat berani. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah mengumumkan, total calon kepala daerah yang dikutuk mencapai 63 orang. -Dalam “Survei Indikator Politik”, angkanya 63,1%, sedangkan “Piagam” rendah, tapi masih tertinggi, di 54,2%. Misalnya, jika risiko kesehatan masyarakat terancam, Profesor Djohermansyah Djohan, guru besar American College of Interior Management (IPDN), berpendapat Pilkada perlu ditunda hingga Desember 2021 (Kompas, 13/6/20).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *