Mulai dana tanggung jawab sosial perusahaan!

Disediakan oleh: Syamsuddin Radjab *

TRIBUNNEWS.COM-Audiensi (RDP) antara Panitia Ketujuh DPR RI dengan BUMN Mining Holdings (MIND ID) meninggalkan lubang hitam pada Selasa (30/6/2020). Point memperlakukan individu anggota DPR bersama mitra.

Layaknya divonis terpidana di pengadilan, ketika anggota DPR bertatap muka, pasangannya berstatus lebih rendah. Mereka penuh kata-kata bahkan mengeluarkan tamu undangan.

Pertanyaan yang dipertanyakan itu sangat penting, Terkait dengan penerbitan global bond (surat utang negara) untuk melunasi utang Freeport senilai $ 1 miliar selama pandemi Covid-19, pandemi Covid-19 akan berakhir tahun depan.

Sayangnya, anggota DPR Setelah kemarahannya yang dramatis, penjelasan penting ini tidak berlanjut.

Baca: DPR yang Mengusir Dirut Inalum Pakai Jam Tangan, Seperti Rapper 50 Cent, Gelang Kulit Buaya

Usai Uji Coba, Skor Shalat Ashar Akhirnya Bahas Realisasi CSR (Corporate Social Responsibility), dan Makna tertentu, agar anggota DPR dapat ikut serta dalam pelaksanaan CSR di daerah pemilihannya masing-masing pada ketujuh panitia DPR RI.

Inilah yang saya maksud dengan mengucapkan selamat atau selamat setelah marah, dan kemudian mengungkapkan rasa syukur atas atribusi rencana CSR.

Jika mengikuti perintah RDP maka anda akan sampai pada kesimpulan yang absurd bahwa untuk mendapatkan CSR harus “marah, marah, penuh penyerangan terhadap mitra, sehingga anggota Pansus VII DPR RI dapat dengan mudah mendapatkan kuota CSR. Mungkin salah, tapi proses litigasi RDP kehilangan substansinya, yakni penjelasan utang MIND ID karena akuisisi saham Freeport dengan harga 51% tahun lalu. -Beberapa orang beranggapan cara Inalum sama dengan cara membeli sendiri, karena kontrak Freeport Ini akan berakhir tahun depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *