Hukum yang komprehensif, menjual pendidikan dan budaya kepada pengusaha

Berbagai macam legal, pendidikan dan budaya

penjualan pengusaha: KH. Imam Jazuli (Imam Jazuli, L.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Setelah mempelajari hukum komprehensif hukum Cipta Karya (Ciptaker), terdapat 63 kata pendidikan dan 4 kata budaya . Dari seluruh bagian UU Ciptaker, terlihat jelas bahwa DPP dan pemerintah berniat menjual pendidikan negaranya kepada penguasa, investor, dan kapitalis.

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha. — Salah Perkumpulan Keluarga Taman Siswa (PKBT) menyampaikan pasal yang paling merugikan pemikiran bidang pendidikan adalah ayat 12 tentang pendidikan dan kebudayaan, Pasal 65 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: Dalam Undang-Undang ini Disebutkan dalam.

Cahyono Agus, ketua PKBT, menilai Pasal 65 melanggar UUD 1945 karena mengkomersialkan pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan kewajiban negara. Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 berbunyi: “Setiap warga negara berhak atas pendidikan, setiap warga negara wajib mengenyam pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayai … Harus dikapitalisasi. Pendidikan tidak bisa dihindari. Ideologi negara akan berubah. Guru bersekolah untuk mendapatkan upah. Guru yang setingkat dengan pekerja dihormati. Orang yang belajar tidak lagi disebut pelajar, pelajar, pelajar (i). Lebih tepatnya adalah konsumen / pembeli.

Hal ini terlihat dari pemahaman DPP dan pemerintah terhadap esensi, esensi dan esensi pendidikan. Bagi DPP dan pemerintah, disahkan “Undang-undang Kewarganegaraan”. “Pendidikan hanyalah salah satu kegiatan yang memenuhi kebutuhan penguasa.

Pasal-pasal yang mengarah pada makna tersebut diisi dengan halaman demi halaman Omnibuslaw Ciptaker.

Pasal 1 ayat 43 menyatakan:“ Mitra · Bahari (Mitra Bahari) adalah pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan sektor usaha kecil.Semua departemen pengelolaan pulau memiliki peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, pendidikan, promosi, bimbingan, pelatihan, penelitian terapan dan nasihat kebijakan. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *