Pividada meninggal selama pandemi Covid-19 dan keahliannya

Penulis: Mahasiswa pascasarjana DWI bidang ilmu politik Universitas Nasional MUNTAHA

banyak kalangan merasa pada 9 Desember 2020, terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) resah.

Banyak orang belum berkurang, dan kurva penyebaran Covid-19 belum menemukan obat yang efektif untuk mengganggu rencana protes politik – Presiden Jokovy juga menyatakan keprihatinannya tentang munculnya cluster Pilkada. Pernyataan Chokovi bisa dilihat sebagai kepedulian seorang pemimpin terhadap keselamatan warganya.

Namun, rencana tersebut juga berada dalam otoritas politiknya. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur dan menetapkan bahwa Pilkada akan diterbitkan secara serentak pada bulan Desember 2020 dan disetujui dengan tanda tangan. 23 September, hingga keputusan akhir pada Desember 2020.

Namun, mengingat semakin banyaknya orang yang terpapar virus Covid -19, keputusan ini sangat berani. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah mengumumkan, total calon kepala daerah yang dikutuk mencapai 63 orang. -Dalam “Survei Indikator Politik”, angkanya 63,1%, sedangkan “Piagam” rendah, tapi masih tertinggi, di 54,2%. Misalnya, jika risiko kesehatan masyarakat terancam, Profesor Djohermansyah Djohan, guru besar American College of Interior Management (IPDN), berpendapat Pilkada perlu ditunda hingga Desember 2021 (Kompas, 13/6/20).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *