Menanggapi sanksi sosial yang dijatuhkan pelanggar PSBB

Disediakan oleh: Hj Intan Fauzi, SH, LL. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok – TRIBUNNEWS.COM-Salah satu sanksi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020, menyangkut pencegahan dan penanggulangan Covid-19, atau bakti sosial.

Penerapan sanksi sosial bagi yang melanggar perjanjian Covid-19 pencegahan kesehatan dinilai efektif dan memiliki efek jera.

Mereka yang tidak mengikuti aturan sederhana akan dihukum. Banyak orang memilih pekerjaan sosial daripada denda.

Sayangnya, saat melakukan baksos di lapangan, sanksi sosial cukup berlebihan.

Nyatanya, sanksi sosial semacam ini telah menjadi bahan lelucon bahkan eksploitasi. Mereka yang menentang melanggar perjanjian Covid-19.

Setiap pemerintah provinsi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten / kota, wajib menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar perjanjian pencegahan kesehatan Covid 19. Dalam penanganan Covid-19, PSBB menjadi sasaran pelanggaran.

Tindakan yang dilakukan di berbagai daerah atas pelanggaran perjanjian kesehatan sangat beragam, mulai dari penghukuman tertulis, sanksi pekerjaan sosial di fasilitas umum hingga denda administrasi. Sikap para pelaksana di tempat kejadian, makna sanksi sosial tersebut bias.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *