Istana presiden dan istana presiden DPP dipisahkan-Muhammadiyah

Pemisahan Istana Kepresidenan dan Partai Demokrat Rakyat NU-Muhammadiyah-oleh: KH. Imam Jazuli, Massachusetts (MA) * – TRIBUNNEWS.COM-Dua kejadian baru-baru ini menggambarkan betapa pemerintah meremehkan Nakhdaratul Ulama (NU) dan Muhan Media. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencanangkan dua ormas terbesar untuk menentang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kedua, keributan di DPR diam-diam mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), dan ia meminta pemuka agama dan pemeluk agama Kristen untuk memilih menentang oposisi NU-Muhammadiyah-mengingat dua hal di atas. Dalam acara tersebut, pemerintah seolah-olah ingin mengelola negara sendiri. Pemerintah tampaknya tidak membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Otorisasi hukum menempatkan mereka kembali berkuasa dan hak untuk membuat undang-undang baru. -Pusat perhatian pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan melemahkan peran masyarakat sipil. Tak hanya itu, tindakan pemerintah tersebut juga melanggar tujuan mendirikan ormas sendiri.

— Pasal 1 ayat 1 “UU Omas” menyatakan: “UU Omas adalah organisasi yang dibentuk dan diselenggarakan secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan keinginan, keinginan, kebutuhan, minat, kegiatan, dan tujuan partisipasi yang sama. Pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. ”

Persetujuan UU Ciptaker tanpa mempertimbangkan pemungutan suara oleh ormas adalah tindakan Republik Demokratik Rakyat yang melanggar amanat undang-undang dan melemahkan peran masyarakat sipil. UU Hak Sipil, sebuah organisasi yang membatalkan partisipasi massa dalam pembangunan hak, adalah ilegal.

Faktanya, itu menjerumuskan kepemimpinan negara ini ke dalam model politik anarkis. Dalam ilmu politik, anarkisme adalah tindakan yang memicu konflik sosial. Seperti halnya keputusan DPP untuk mengesahkan UU Kewarganegaraan, DPP harus berpihak pada penunggang kuda. Keputusan politik mereka melalui “Ciptaker Act” merampas hak ormas, dan hukum juga melindungi hak-hak tersebut. Ormas berhak ikut serta dalam pembangunan negara. Tanpa partisipasi ormas dan masyarakat sipil, UU Ciptaker “tidak punya legitimasi”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *