Bek, tahap pandemi sedang

Penyedia: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Pada pertengahan 2019 atau ketika pandemi coronavirus Covid-19 menyapu dunia (termasuk Indonesia), kehadiran pengacara atau “pengacara” atau pembatalan pengacara tampaknya Sudah dibatalkan, terutama di DKI Jakarta. — Bahkan pengacara tidak dianggap sebagai petugas penegak hukum. kenapa tidak?

Pada tanggal 5 Juni 2020, sekretaris daerah DKI Jakarta, yang juga mempercepat pekerjaan sehari-hari kelompok kerja DKI Jakarta Covid-19, mengirimkan surat edaran kepada Kepala Polisi Layanan Umum, kepala kantor transportasi dan kepala kantor investasi. Layanan satu pintu dengan DKI Jakarta.

Dalam No. 490/079, mengenai pengecualian kepemilikan lisensi ekspor wilayah DKI Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengumumkan siapa yang dikeluarkan dari kepemilikan ekspor lisensi (SIKM), mulai 5 Juni 2020 Di ibu kota wilayah Jakarta, masa transisi pembatasan sosial (PSBB) berskala besar terjadi, yaitu:

Pertama, komisi pemberantasan korupsi hakim, jaksa penuntut dan penyidik ​​/ penyelidik / jaksa penuntut (KPK) menjalankan fungsi personel penegak hukum.

Baca: Bagaimana mengelola SIKM di Jakarta, ini adalah solusi dalam hal hambatan dalam penerbitan lisensi

Kedua, Otoritas Pengawas Keuangan (BPK) P), yang bertanggung jawab untuk internal pemerintah Kontrol tugas.

Ketiga, inspektur keuangan Komite Audit Nasional (BPK) melakukan tugas mengaudit manajemen keuangan publik.

Surat ini sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 47 tahun 2020. Mengenai pembatasan pada kegiatan masuk dan keluar di provinsi DKI Jakarta-terutama untuk poin pertama, tidak ada yang lebih penting daripada seorang pengacara, “pengacara” atau pengacara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *