Bisakah PSBB mengatasi virus Corona?

Jakarta, dilaporkan oleh TRIBUNNEWS.COM – Presiden Jokovi mengadopsi Keputusan Presiden No. 11/2020 tanggal 31 Maret 2020, memutuskan keadaan darurat kesehatan yang berlaku untuk seluruh Indonesia dan terkait dengan prevalensi coronavirus atau Covid -19.

Keputusan di atas dibuat hampir sebulan setelah Presiden Jokowi mengumumkan pada 2 Maret bahwa ada 2 (dua) kelompok pasien korona di Tiongkok. Sebulan kemudian, situasi medis darurat diumumkan, dan jumlah pasien yang positif Corona meningkat dari 2 (2) menjadi 1.528. 122 orang meninggal dan 75 orang pulih.

Selain itu, sambil menunggu untuk mengkonfirmasi hasil tes laboratorium kesehatan, ribuan orang dipantau, beberapa di antaranya diduga terinfeksi virus Corona. Jumlah mereka bertambah setiap hari.

Pernyataan kesehatan darurat tampaknya sudah terlambat, PP 21 ° / 2020 berikutnya menetapkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tanggal dan hari yang sama.

PP ini berisi implementasi beberapa konten yang berkaitan dengan kesehatan dan karantina Keputusan No. 6 tahun 2018, terutama hanya PSBB, bukan bahan lainnya.

Baca: Banyak negara Eropa menolak untuk memakai produk yang dibuat di China Respirator dianggap berbahaya – dengan persetujuan menteri kesehatan PP PSBB, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi dapat memutuskan untuk menerapkan PSBB di daerah mereka. Dengan penerapan PSBB, wilayah tersebut memiliki hak untuk “membatasi pergerakan orang dan barang di provinsi atau wilayah / kota tertentu”. Bagi suatu daerah, implementasi PSBB tentu tidak mudah. Area mana yang orang dan benda tidak bisa masuk? Karena suatu daerah tidak memiliki hak untuk menetapkan aturan yang dapat menjangkau daerah lain di luar yurisdiksinya.

Membatasi arus orang dan barang adalah untuk meningkatkan efisiensi, dan pemerintah daerah dapat meminta polisi atau bahkan militer. PP No. 21 tahun 2020 tidak mengatur hal ini. Orang yang memasuki area PSBB masuk. Pemerintah daerah hanya dapat memobilisasi Satpol PP yang berafiliasi dengan pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *