Mengurangi birokrasi atau mengalihkan pengujian corona

IndefTRIBUNNEWS.COM Ketua Komite Pakar Dradjad H. Wibowo Jakarta-10 April, Jumat, Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Wilayah lain juga meminta / mempertimbangkan pengajuan PSBB. Tujuan PSBB adalah untuk mengurangi penyebaran SARS-CoV-2 dari orang ke orang. Ini adalah dua kelemahan yang harus segera diatasi. Pertama, kami tidak yakin berapa banyak kasus korona positif yang ada di Jakarta dan Indonesia. Sebagai pedoman kasar, banyak mayat telah dikuburkan di Jakarta di bawah prosedur COVID-19, dan tidak jelas apakah mereka positif. Bimbo beroperasi 30 tahun yang lalu dan sekarang menjadi sangat marah – ini bisa terjadi di daerah lain juga. Kedua, sejak Senin, 6 April, aktivitas warga Jakarta tetap terlalu tinggi untuk mengendalikan epidemi. Dalam hal lain, sama saja.

Saya tidak tahu berapa banyak orang, siapa dan di mana positif untuk mahkota, dan aktivitas populasi masih tinggi, bagaimana kita bisa menghentikan penyebaran? Langkah pertama memang deteksi dini. Tes, uji dan uji. Secepat mungkin, secepat mungkin.

Sayangnya, kecuali terlalu sedikit, tes ini sebenarnya sangat lambat. Ini adalah salah satu keluhan Gubernur Ridwan Kamil. Jangan berpikir bahwa uji korona yang terlalu kecil dan terlalu lambat tidak akan berdampak banyak pada perekonomian. Padahal, dampaknya sangat besar.

– Jika wabah itu harus dikendalikan atau meledak, itu menjadi pintu pertama. Jika prosedur pengujian berhasil, ditambah dengan disiplin masyarakat dan layanan medis yang baik, epidemi dapat dikendalikan. Anda-ekonomi dan kegiatan bisnis dapat mundur. Jika pecah, silakan lihat situasi di Lombardy, Italia. Selain itu, pengujian cepat juga sangat penting untuk perawatan pasien. Ingat, angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia sangat tinggi.

Kami telah kehilangan banyak sumber daya manusia senior. Dari dokter / perawat, akademisi, pilot, pejabat pemerintah hingga pengusaha sukses seperti Semarang. Kerugian ekonomi tidak termasuk.

Sayangnya, prosedur inspeksi yang ditetapkan dalam Keputusan HK.01.07 / Menkes / 182/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 16 Maret 2020 sering terpusat dan birokratis. -Baca: Raffi Ahmad telah menetapkan anggaran untuk membayar 100 karyawan sehingga tidak akan ada PHK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *