Pembangunan infrastruktur di bawah normal baru

Wakil Presiden Komisaris PT Hutama Karya HM Lukman Edy (Reporter) -Pada akhir Februari, Presiden Jokowi merilis Presiden No. 18 tahun 2020 tentang rencana jangka menengah Rencana Pembangunan Nasional Peraturan 2020-2024.

Peraturan ini berisi banyak proyek strategis, proyek-proyek ini akan dipercepat dalam 5 tahun ke depan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal 1, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional” adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun dari 2020 hingga 2024.

Pada bulan Maret, dunia dikejutkan oleh kejadian insiden mematikan tersebut, hampir semua negara di dunia memiliki virus di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi itu bernama CORONA VIRUS PENYAKIT 2019 atau COVID-19.

Baca: Aplikasi normal baru, pemerintah mengharuskan orang-orang yang terkena dampak Covid-19 selalu membantu-mewakili kemanusiaan dan menyelamatkan jiwa manusia. , Presiden Joko Widodo secara resmi mendirikan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) mengumumkan Keputusan No. 12 tahun 2020 untuk menentukan penyebaran bencana non-alami dari penyakit jantung koroner pada tahun 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Untuk mempercepat penanggulangan bencana , Pemerintah menyederhanakan, mendistribusikan kembali APBN dan memfokuskan kembali, dan memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama.

Akibatnya, banyak proyek telah dievaluasi dan dihapus dari daftar proyek strategis nasional.

Baca: Berita MenPAN-RB, ASN harus mampu beradaptasi dengan Covid-19 normal baru setelah hampir dua bulan, karena diberlakukannya komunitas Pembatana di daerah-daerah tertentu yang mendukung ekonomi nasional Kebijakan (PSBB), yang secara logis menyebabkan stagnasi ekonomi nasional, dan sekarang pemerintah telah memprakarsai kebijakan standardisasi baru untuk memperlakukan Covida-19.

Standar baru adalah kebijakan pembukaan kembali, yang disahkan Gunakan standar kebersihan yang tidak ada sebelum pandemi covid-19 untuk membatasi kegiatan ekonomi, sosial dan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *