Bisakah PSBB mengalahkan virus Corona?

Jakarta (TRIBUNNEWS.COM) Laporan Yusril Ihza Mahendra (Yusril Ihza Mahendra) -Presiden Jakarta Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11/2020 pada tanggal 31 Maret 2020, memutuskan bahwa Tanggapan Indonesia terhadap virus korona atau Covid-19.

Keputusan di atas dibuat hampir sebulan setelah Presiden Yokowi mengumumkan kehadiran dua (dua) pasien korona pertama di Cina pada 2 Maret. Satu bulan kemudian, langkah-langkah sanitasi darurat diumumkan, dan jumlah pasien korona positif meningkat secara dramatis, dari 2 (2) menjadi 1.528. 122 orang meninggal dan 75 pulih.

Selain itu, ribuan orang di bawah pengawasan, beberapa di antaranya diduga terinfeksi virus Corona, menunggu hasil tes laboratorium kesehatan dikonfirmasi. Jumlah mereka bertambah setiap hari.

Tampaknya sudah terlambat untuk menyatakan darurat kesehatan, setelah PP No. 21/2020 dikeluarkan, yang mengatur implementasi pembatasan sosial skala besar (PSBB) pada tanggal dan hari yang sama.

PP ini berisi implementasi konten tertentu dari Undang-Undang Kesehatan dan Karantina No. 6 tahun 2018, khususnya, hanya melibatkan PSBB dan tidak melibatkan bahan lain.

Baca: Banyak negara Eropa menolak untuk memakai produk buatan China Masker dianggap berbahaya – penggunaan PP PSBB ini dengan persetujuan Menteri Kesehatan, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi dapat memutuskan untuk menerapkan PSBB di daerah mereka. Dengan penerapan PSBB, wilayah tersebut memiliki hak untuk “membatasi pergerakan orang dan barang di provinsi atau wilayah / kota tertentu.” Tentu tidak mudah untuk mengimplementasikan PSBB di suatu daerah. Area mana yang tidak bisa dimasuki orang dan benda? Karena area tertentu tidak diperbolehkan untuk merumuskan aturan yang memperluas area lain di luar yurisdiksinya ke area lain.

Agar dapat secara efektif membatasi pergerakan orang dan barang, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dari polisi dan bahkan militer. Nomor 21 tahun 2020 PP tidak menyediakan untuk ini.

Bacaan: Rumah Sakit Darurat Pulau Koliang siap menerima lonjakan pasien dengan korona-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kesehatan dan karantina juga tidak memberi polisi kekuatan untuk mengawasi orang memasuki area yang membentuk PSBB. Pemerintah daerah hanya dapat memobilisasi Satpol PP yang berada di bawah pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *