Pandemi tidak memiliki momen politik sebelum pemilihan

Disahkan oleh: Novli B Thyssen SH, Ketua KIPP Jawa Timur

TRIBUNNEWS.COM-Komite Pengawas Pemilu Independen (KIPP) mengingatkan para pemimpin kabupaten dari 19 kabupaten / kota di Jawa Timur bahwa mereka tidak akan menggunakan jumlah besar dalam kalender pemilu 2020 Pandemi kondusif untuk situasi mereka. Pemilihan kepala daerah akan diadakan bersamaan pada tahun 2020. Mengingat kemampuannya sebagai pengambil keputusan regional, potensi pemimpin daerah untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka sangat besar.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa penugasan sumber daya manusia ke posisi dan posisi yang terkait langsung dengan kepentingan sosial.

Sebagai gugus tugas posisi individu atau tim manajemen dalam organisasi regional COVID 19.

Ketika merumuskan posisi strategis, tertarik untuk bersosialisasi dengan para pemimpin daerah potensial dan masyarakat.

Bacaan: Evaluasi Sikap Komite Pertama, Evaluasi Pemimpin DPD tentang Proses Pemilihan Umum Desember – Membaca: Jika direktur distrik tidak bekerja sama dalam alokasi dana Pilkada, ini adalah interpretasi dari Kementerian Dalam Negeri. — Dalam proses sosialisasi, penempatan di lokasi strategis dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi sosial dengan masyarakat untuk melakukan jabatan publik untuk pemilihan di masa depan. -Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa perubahan posisi / penggantian posisi di lembaga pemerintah untuk memenangkan pemilihan pemimpin daerah.

Dalam Pasal 71, paragraf 3 UU No. 10 tahun 2016, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil walikota, dan walikota atau wakil walikota tidak boleh menggunakan otorisasi, prosedur, dan kegiatan berikut: Satu bermanfaat atau berbahaya.

Dalam waktu enam bulan sebelum pasangan calon ditentukan, di wilayah itu sendiri dan daerah lain, sampai pasangan calon yang dipilih ditentukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *