Dengan tidak mengambil solusi, pemerintah dapat dilihat sebagai “menghargai” sikap warga yang memaksa

Forum-Sekolah Hukum Universitas Gajadamada (FH UGM) Masyarakat Hukum Konstitusional (CLS) berencana untuk membahas dan terus menghapuskan aksi teroris, yang merupakan penganiayaan kebebasan akademik dan kebebasan berbicara, Konstitusi Republik Indonesia.

Kebebasan inklusi adalah bentuk literasi dan penghancuran sains, yang berdampak negatif pada kualitas demokrasi.

Diskusi adalah sarana bertukar ide, dan juga merupakan sarana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dari berbagai sudut. Siswa dan guru-guru UII – Alhasil, organisasi diskusi menjadi salah satu bentuk akademik yang merangsang pendapat akademik saat menonton acara. Warga mengklaim bahwa ponsel mereka diretas-metode ini menjadi cara program keaksaraan terutama ditujukan untuk para sarjana dan masyarakat umum, sehingga tidak sepenuhnya menelan narasi acara tersebut.

Sejak 2014, penganiayaan terhadap kebebasan berbicara belum terjadi untuk pertama kalinya di bawah kekuasaan Jokowi.

Baca: Perlihatkan gambar-gambar penegakan hukum, polisi harus secara terbuka membahas buta huruf di UGM

Indeks hak asasi manusia yang diterbitkan oleh Institute of Humanity SETARA (2019) menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi (2014-2019) memiliki kebebasan berbicara dan mengekspresikan pendapat. Skornya hanya 1,9, dengan skala 1 hingga 7.

11 variabel HAM yang dievaluasi dengan skor rata-rata berasal dari 3,2.

Alasan rendahnya skor kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah pelanggaran serius terhadap data, seperti 204 hukuman pribadi, 32 jenis media online yang diblokir, 961.456 jenis situs web dan media sosial diblokir, 7 diskusi pembubaran, larangan buku, dan pengkhianatan Penggunaan kejahatan ini tidak bertanggung jawab untuk menjebak setidaknya 7 warga.

Pemerintah, seperti kata Menkopolhukam teroris Mahfud MD (Menkopolhukam) mengatakan, tidak berada di belakang teror (KompasTV, 5/30), tetapi memungkinkan penganiayaan dan penganiayaan terhadap warga negara. Pelanggaran HAM. Tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *