Menarik aset yang korup melalui MLA dan AEoI

Penulis: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,

TRIBUNNEWS.COM- ketika pemerintah mengumumkan niatnya untuk memulai kembali Tim Pemburu korupsi (TPK) dan asetnya di negara lain, inisiatif ini begitu banyak orang memikirkan tim pemburu aset beberapa tahun yang lalu Ada Old Century Bank di banyak negara / daerah. Karena kinerja tim peneliti Century Asset tidak memenuhi harapan, disarankan agar pemerintah belajar dari kegagalan. Ini membutuhkan kerja keras dan biasanya sangat mahal. Pekerjaan ini harus dimulai dengan diplomasi duta besar Indonesia untuk negara tempat aset disimpan.

Diplomasi tidak selalu mudah. Hanya ada kendala. Misalnya, otoritas negara tidak bekerja sama atau melanggar prinsip kerahasiaan bank. Karena itu, dari awal hingga sekarang, upaya untuk menarik aset korup dari negara lain tidak banyak berpengaruh. Bahkan tim Century Asset Hunter dianggap gagal. Oleh karena itu, sebagaimana Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD baru-baru ini menyatakan, beberapa pesimis secara alami akan bereaksi terhadap niat pemerintah untuk memulai kembali TPK. TPK tidak hanya mencari elemen korup, tetapi juga menemukan aset tersembunyi di banyak negara. Masyarakat, terutama pengamat, sudah lama tahu di negara mana perampokan biasanya disembunyikan. Tetapi bahkan jika hubungan negara dengan Indonesia sangat harmonis, semua orang tahu betapa sulitnya untuk menarik keuntungan ini.

Sekarang, ketika pemerintah mencoba memburu aset elemen korup lagi, masyarakat pasti akan mendukung niat ini. Namun dilihat dari serangkaian kegagalan di masa lalu, pembentukan TPK membutuhkan studi yang cermat. Memang, upaya ini sekarang sebenarnya dipromosikan dengan memperbarui sistem pertukaran informasi keuangan antar negara.

Secara teknis, ini berarti deteksi aset sekarang lebih mudah. Namun, penelitian lebih lanjut tentang pembentukan TPK masih diperlukan, terutama untuk menghindari kesalahan manusia. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa perburuan tersangka korupsi dan properti mereka di negara / wilayah lain biasanya gagal hanya karena kesalahan manusia atau kelalaian anggota tim perburuan yang tidak etis. Ini berarti bahwa perburuan tidak hanya membutuhkan efektivitas sinergi antar lembaga, tetapi juga sebuah tim dengan kepentingannya sendiri atau tidak. Jika ada anggota tim yang terlibat dalam konflik kepentingan, hasil pekerjaan ini akan sangat tidak signifikan.

Ada beberapa kasus yang layak dipelajari. Beberapa tahun yang lalu, dalam proses memikat aset korup ke bank di Swiss, semua upaya dan kemajuan tim pengejaran yang dibantu oleh Kedutaan Besar Indonesia di Swiss segera berhenti karena Jakarta tiba-tiba membatalkan peran dan fungsi organisasi. Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Jakarta kemudian menunjuk orang lain sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia. Otoritas Swiss tidak dapat menerima cara kerja ini, sehingga proses penarikan aset terhenti. Setelah duta besar Indonesia untuk Swiss membuat pengakuan publik di Jakarta, insiden itu menimbulkan sensasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *