Putusan “Leak”, diajukan untuk uji materi UU Corona

Penulis: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara MK Fajardo · Laksono (Fajar Laksono) “buka” putusan MK “uji materi” terhadap syarat dibuatnya “RUU” Atau Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatakan kepada media, Selasa (12 Mei 2020), akan mengatur bahwa permohonan tidak dapat diterima.

Hal ini dikarenakan Perppu yang diuji telah diundangkan (UU) dan gugatannya hilang. .

Undang-Undang Alternatif Pemerintah (Perppu) n 1/2020, tentang kebijakan fiskal negara dan stabilitas sistem keuangan yang digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 2019 dan / atau mengancam perekonomian nasional Dan / atau dalam konteks, atau stabilitas sistem keuangan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020, setidaknya setelah adanya persyaratan “uji materi”, Mahkamah Konstitusi telah menggugat ketiga pihak tersebut. – — Pertama Amien Rais, Din Syamsuddin dan Sri Edi Swasono serta 21 nama lainnya nomor perkara 23 / PUU-XVIII / 2020.-Kedua adalah Ikatan Pemberantasan Korupsi Indonesia (MAKI)), Yayasan Mega Bintang Solo Imdonesia Pada tahun 1997, Perhimpunan Peradilan Indonesia Abdi Kerukunan (KEMAKI), lembaga pemantau, Lembaga Pengawas dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Terkait Kehakiman (PEKA), dokumen bernomor ro 24 / PUU- XVIII / 2020 .

Baca: Refli Harun mengimbau independensi hakim MK untuk diuji dalam uji materi Perppu Korona — ketiga, Damai Hari Lubis, perkara nomor 25 / PUU-XVIII / 2020. – Namun sebelum sidang selanjutnya Termasuk dalam rapat pengambilan keputusan, juru bicara anggota Kongres Fajar Laksono “mempublikasikan” “draf” putusan yang harus dibacakan pada sidang berikutnya, yaitu permohonan yang tidak dapat diterima. Penggugat setuju antara lain meminta agar Pasal 27 Perppu No 1/2020 (lebih populer) disebut Perppu Corona dan dihapus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *