Ciptakan lapangan kerja dan reposisi tagihan sesuai dengan kekuasaan presiden

Penulis: Fakultas Hukum Universitas, Dosen Senior di Indonesia Hari Prasetiyo

TRIBUNNEWS.COM- Pembahasan “UU Cipta Lapangan Kerja” menimbulkan banyak emosi negatif di segala aspek. Masih dalam pembahasan.

Salah satu masalah yang dibundel dalam manajemen pemerintah. -Bahkan, masalah ini merupakan masalah penting untuk dibahas saat ini. Bill Ciker (Bill Ciker) sangat kuat tentang sistem presidensial. Dalam RUU tersebut, masyarakat berkali-kali menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah ada di tangan presiden. Kepala daerah dan menteri membantu presiden.

Kepala daerah bukanlah raja daerah – kekuasaan untuk mereposisi presiden sekarang penting. UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Hingga saat ini, atau setidaknya sejak reformasi 1998, sistem pemerintahan Indonesia telah berubah. Daerah berhak mengatur sendiri melalui otonomi daerah. Dengan demikian, pemimpin daerah yang memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan otonomi daerah, pada dasarnya otonomi daerah tidak berarti bahwa pemimpin daerah tidak lagi menjadi bawahan atau pembantu presiden. Kepala daerah tidak lagi diangkat oleh presiden, tetapi dipilih langsung oleh presiden, bukan berarti kepala daerah tidak memiliki bawahan presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *