Untuk mengakhiri hukuman pidana, 115 pengacara di Makassar siap membela Said Didou

SOLIDARITAS Advokat Makassar merupakan forum dimana para advokat organisasi profesi Makassar memperhatikan isu demokratisasi dan keadilan.Dia meyakini bahwa hingga saat ini-kehendak pemerintah Indonesia untuk melindungi kebebasan berpendapat warganya masih layak untuk didiskusikan.

Sekalipun sudah menjadi semangat misi dan reformasi UUD 1945, namun tetap dimungkinkan untuk membuka partisipasi masyarakat dalam proses pengungkapan pendapat seluas-luasnya tanpa rasa takut, kontrol, pengekangan dan kebungkaman, sehingga perlindungan kebebasan berpendapat tidak dapat terlaksana. Bernegosiasi untuk memastikan kehidupan demokratis. -Kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 (yakni Pasal 28E (2)). -Selain itu, kebebasan berbicara jelas dijamin dalam Pasal 28E (3).

Kebebasan berpendapat juga terdapat dalam UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999. Media cetak dan elektronik.

Bacaan: Jamur mahkota positif ODP belum dibakar sesuai prosedur, dan perlu cepat diuji 22 Tenaga medis tanggap

Negara tidak boleh sembarangan mengadopsi pembatasan kebebasan berpendapat dan berbicara, dan ukurannya harus jelas dan spesifik.

Pasal 22 (3) UU Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 mengatur lebih rinci tentang kebebasan.

Kebebasan berpendapat dijamin secara internasional. Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang secara jelas mengatur tentang penghormatan, perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas berpendapat. Pasal 19 ayat (1) UU No. 12 tahun 2005 mengatur bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya tanpa campur tangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *