Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan operasi untuk markas pamong praja

TRIBUNNERS-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan pekerjaan rumah bagi pejabat negara di kantor pusat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mencontohkan hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit Coronavirus (Covid-19) di wilayah terdampak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan bahwa dirinya masih bekerja di rumah. Koordinasi dan rapat sebenarnya dilakukan melalui konferensi video dan telepon. Salah satunya, Selasa (17/3) pagi, Mendikbud mengikuti rapat kabinet melalui video conference. : Jokowi belum mempertimbangkan locking, kalau cara ini diterapkan apakah stok pangan aman?

“Sesuai arahan Presiden, saat ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami menggunakan berbagai teknologi rapat yang tersedia sementara untuk melakukan tugas, kerja dan mengkoordinasikan rapat di rumah. Kelola jarak sosial atau batasi interaksi,” Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, Selasa (03/17) kata.

“Kami menghimbau kepada pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk selalu mematuhi pedoman kesehatan dan kesepakatan yang diajukan oleh pemerintah.” Pendidikan dan Kebudayaan — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara resmi menetapkan Sistem Kepegawaian Nasional (ASN) di lingkungan kantor pusat. Kebijakan kerja keluarga.

Nomor surat edarannya adalah 36603 / A.A5 / OT 15 Maret 2020 / Tahun 2020, Sekjen telah meneruskan delapan pendapat tentang pencegahan penuaan Covid-19 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pertama, tunda acara dan undang banyak peserta untuk berpartisipasi, terutama Reggie atau ganti dengan video konferensi atau komunikasi online lainnya. Kedua, manajemen senior, manajemen senior, dan kepala departemen lainnya bertanggung jawab atas pencegahan dan pengobatan Covid-19 dan layanan departemen.

Ketiga, memungkinkan manajer / karyawan untuk bekerja dari rumah tanpa menurunkan kinerja, tanpa mempengaruhi tingkat dan tunjangan kinerja.

Keempat, manajer / karyawan yang sakit tidak boleh bekerja di kantor dan harus tinggal di rumah.

Kelima, pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan transportasi umum setiap hari, dan dapat pergi ke kantor bila diperlukan untuk memberikan bantuan transportasi yang lebih aman. Keenam, bertanggung jawab atas pemeliharaan yang benar dari sistem komunikasi dan file elektronik sehingga sistem dapat digunakan untuk pekerjaan jarak jauh.

Ketujuh, penanggung jawab pusat data dan informasi (Pusd atin) berkoordinasi dengan dinas dan pihak pengadaan barang dan jasa untuk menyiapkan infrastruktur dan tanda tangan elektronik agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan normal, dan dapat melewati SINDE, video conference , Dokumen digital, dll. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *