RUU HIP, Pancasila dan BPIP

Penulis: Syamsuddin Radjab

(Universitas Panjiaxila, Dosen Universitas Jakarta dan Politik Hukum UIN Alauddin Makassar)

TRIBUNNERS- Beberapa tahun terakhir ini, perdebatan tentang UU HIP (arah ideologis Pankaxila) terus berlanjut, Usai berdiskusi di parlemen, pada rapat paripurna diumumkan pada 12 Mei 2020 bahwa inisiatif Gerakan Demokratik Rakyat benar.

Kompilasi sendiri dimulai pada pertengahan Februari, dan panitia (Panga) mengundang para ahli untuk memberikan pendapat dan kontribusi atas laporan tersebut. UU HIP .

Mendapat tanggapan dari berbagai faksi seperti PKS, PAN dan PPP.Mereka merespon TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang pembubaran dan pelarangan ICP di Indonesia dan tentang penyebaran atau perkembangan ideologi atau kata pengantar dari PKC. Doktrin Marxisme / Marxisme-Leninisme sebagai Rujukan. Postingan tersebut melontarkan cerita tentang kekejaman dan pengkhianatan PKI di berbagai platform media sosial dan menyebar luas, disusul dengan sindiran di kalangan Moh. Mahfud dan Fadli Zon, MD, di Twitter tentang “UU HIP”. Fadli berbicara tentang urgensi “UU HIP”, dan Mahfud menilai “UU HIP” sebenarnya diusulkan DPR dan dipimpin oleh Fadli. Didukung oleh Partai Gerindra.

Catatan UU HIP

Saat membaca UU HIP, saya memberikan beberapa catatan, termasuk asal mula UU HIP dulu.

Baca: Untuk prediksi krisis pangan, BPIP mewajibkan pemerintah untuk membentuk kembali kemandirian kekuatan pangan-sulit membedakan struktur dari kerangka yang ditetapkan oleh wakil ketua dan pakar di bidang penelitian. Materi BPIP tentang status hukum Ideologi dan Garis Besar Materi Pancasila (GBHIP) telah dikembangkan sejak tahun 2019, dan sistem dan bahasanya yang terstandarisasi telah disusun dalam UU HIP yang mengandung unsur yang mirip atau sangat mirip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *