Kontroversi RUU Politik Ideologi Pancasila: Komentar Penting dari Partai Progresif Demokratik KNPI

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) antara pemerintah dan DPR telah menimbulkan kontroversi dan kontroversi di masyarakat. Memasukkan TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 dalam pembukaan; memperkuat panca sila Pancasila dalam trisula dan ekasil; serta memasukkan istilah budaya sakral dalam teks.

Pertanyaan pertama pada TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 adalah tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia yang dinyatakan sebagai manifesto organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Partai Komunis Indonesia di Republik Indonesia melarang segala kegiatan komunikasi atau perkembangan ideologi atau ajaran Komunis / Marxis-Leninis.

Pembukaan HIP tidak mengecualikan TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 sebagai posisi politik, yang memberi kesempatan pada ideologi komunis untuk bangkit, dan dianggap sebagai musuh utama Pancasila. -Di sinilah, UU HIP mendapat tentangan keras dari berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok agama, yang memiliki catatan sejarah tersendiri dalam ideologi Partai Komunis. -Ada dua pertanyaan lagi tentang reduksi lima sila Pancasila menjadi trisula dan ekasila, serta penulisan istilah budaya sakral yang sebenarnya merupakan bagian dari perdebatan sejarah yang panjang.

ba ca: Ditolak MUI, Mahfud MD menegaskan, jika ada yang mengganti Pancasila dengan komunis di HIP, maka akan menjadi RUU Jenazah – kedua persoalan itu bersumber dari Bung Karno pada Juni lalu. Pidato disampaikan pada tanggal 1. Oleh karena itu, perdebatan tentang dua hal tersebut masih perlu diperdebatkan dalam kerangka pembahasan akademik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembentukan peraturan perundang-undangan.

Baca: Ruben Onsu Diduga Menggunakan Bagian Dapur untuk Mendapatkan Resep Ayam Geprek Sujono

Selain tiga hal pokok tersebut, Departemen Pendukung Ideologi KNPI DPP Pancasila meyakini masih ada hal lain yang lebih penting. Dan hal itu masih belum banyak dibicarakan oleh penonton.

Artinya, masalah tersebut terkait dengan status Pancasila sebagai Indonesia dari segala sumber.

Baca: Kinto One yang Menjamin Jasa Sewa Mobil Toyota Ibarat Memiliki Kendaraan Sendiri – Oleh karena itu, industri pendukung ideologis KNPI DPP menganggap hal tersebut tidak benar. Mengingat status Pancasila jauh lebih tinggi dari pada undang-undang dan sangat mendasar, maka Pancasila dapat menjadi produk hukum di tataran hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *