Wajib bagi Erick Thohir untuk mengangkat direksi dan komisaris BUMN

Disediakan oleh: Widad Thalib, SH, MHWasekjen Departemen Hukum DPP KNPI dan Ketua OPPPI

TRIBUNNEWS.COM-Peraturan Kantor Kepresidenan Republik Indonesia, tentang pencalonan, mutasi dan pencopotan tim evaluasi akhir tahun 2014 serta jabatan manajemen senior utama dan senior Pengurus (Perpres No. 177/2014) tidak dimaksudkan untuk menunjuk direksi dan / atau komisaris BUMN, melainkan untuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil (ASN) Badan Sipil Nasional. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung kekayaan negara yang terpisah. ASN).

Baca: Ombudsman Presiden Surati (Surati) Minta Klarifikasi Jabatan Komisioner BUMN

Selain itu perlu diketahui bahwa Perpres tersebut terkait dengan regulasi yang dibuat berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Undang-undang Pegawai Negeri No. 5 (ASN Act).

Ini adalah Keputusan Presiden No. 177/2014. Pada bagian mempertimbangkan huruf A, bagian ini pada dasarnya menetapkan bahwa ketua adalah otoritas tertinggi negara, pengembangan ASN, dan memiliki kekuasaan untuk menentukan manajer senior kunci dan pemimpin senior Pengangkatan dan pemindahan orang. Mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN) Republik Indonesia tentang Perusahaan Umum.

Apabila pengangkatan anggota dewan tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta pengangkatan Komisaris BUMN berdasarkan Pasal 27 UU BUMN.

Dalam kedua peraturan tersebut secara jelas diatur bahwa Menteri BUMN dapat menjadi pengurus dan / atau auditor BUMN yang ditunjuk oleh RUPS.

Perlu juga diperhatikan bahwa aturan dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan dan / atau auditor tidak ditentukan oleh Pepres, melainkan oleh keputusan menteri. (Kosong: Pasal 18 dan Pasal 30 UU BUMN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *