Diskusi tentang impeachment dan kudeta

Dr. Sumaryoto Padmodiningrat (MM) *) – TRIBUNNEWS.COM-Oposisi dan aliansi semakin menyusut.

Setelah oposisi membahas pemakzulan, sekarang giliran koalisi untuk mengatakan bahwa seseorang akan melakukan kudeta. -Setelah impeaching Setelah, luncurkan masalah kudeta. -Universitas Gaja Mada (UGM) Yogyakarta meloloskan penyakit Coronavirus 2019 atau pandemi Covid-19 terhadap pidato Presiden melalui obrolan virtual, yang kemudian dibatalkan karena dakwaan teror, Jumat (29/5/2028).

Tit-for-tat, pidato pemakzulan Presiden terus digelar di Jakarta dan berdiskusi virtual dengan Ketua Umum Khadafi Din Syamsuddin. Pada Senin (6/1/2020), Majelis Kehormatan Majelis Ulima Indonesia (MUI) yang juga mantan Ketua Pengurus Pusat Mohamediya (PP) Indonesia.

Presiden dicopot dari jabatannya dan diadili atau “dituntut” untuk mewakili suara oposisi pemerintah. Para elit yang menentang pemerintah menyuarakan suara ini.

Boni Hargens, dosen Universitas Indonesia (UI), secara sukarela mengundang Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk mengikuti pidato di Pilpres 2019. Ia menanggapi pidato tentang pemakzulan presiden dan mengemukakan bahwa isu kudeta itu dirancang oleh pihak oposisi. Bahkan ada namanya.

Tanggapan Boni Hargens menyiratkan suara pemerintah dengan dukungan dari Partai Koalisi atau yang disebut Partai Koalisi. Hasilnya: kekacauan politik yang tak ada habisnya!

Sebenarnya sesuai dengan ketentuan UUD (yaitu Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat 2 UUD 1945), membahas larangan pemakzulan Presiden Presiden tidak dilarang, atau tidak boleh dilarang. Dianggap inkonstitusional (UUD). Syarat pencopotan presiden sangat sulit.

Baca: Jokowi dan Menkominfo bersalah memblokir internet di Papua, tapi tidak diminta maaf. Pasien COVID-19 -19 sangat menarik hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *