Aturan ambigu Ojol selama ledakan korona

Penulis: Dr. Anwar Budiman (SH) No. -19 saat ini melanda Indonesia. — Di satu sisi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18/2020, tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 (1) d Permenhub n ° 18/2020. Misalnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengeluarkan peraturan pada 9 September 2020 tentang pedoman Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang pembatasan sosial skala besar. -Menteri Kesehatan mengumumkan pada tanggal 3 April 2020 bahwa hanya PSBB yang mengijinkan ojol untuk mengangkut barang.Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (10) berlaku Permenkes n ° 9/2020, diantaranya adalah kendaraan umum dan pribadi. Penumpang harus menyesuaikan jaraknya. Dua aturan yang saling bertentangan telah menimbulkan kontroversi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih memilih menyebut Permenkes ketimbang Permenhub.

Artinya Anies melarang ojol mengangkut orang dan hanya memperbolehkan penumpang barang. Pada tahun 2020, pemberlakuan pembatasan sosial skala besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penanggulangan Penyakit Virus Corona (Covid-19) pada tahun 2019. Masa berlaku Pergub ini adalah dari Jumat (4 Oktober 2020) sampai dengan 23 April 2020.

Baca: Tanpa Mengikuti Kementerian Perhubungan, Jabo de Tabek akhirnya setuju larangan angkutan penumpang saat PSBB-dalam kabinet terbatas pada rapat Senin (13 April 2020), Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan “jalan tengah” bahwa selama bansos tidak dibayar, mobil hanya dapat mengangkut penumpang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *