Dana Pencegahan Cacat Perkembangan tidak boleh disalurkan kembali karena sudah termasuk dalam program prioritas

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menyikapi penyebaran Covid-19 di Indonesia niscaya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pilihan realokasi dana (refocusing) juga menjadi topik pembicaraan. Kebijakan redistribusi anggaran yang tidak mencukupi dapat menimbulkan risiko kerugian produksi jangka panjang. Peraturan menteri mengatur bahwa dana tidak dapat dialokasikan dari prioritas nasional dengan alasan apapun.

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Habibie Institute of Public Policy and Governance (HIPPG), para pemangku kepentingan, pemerhati sosial, dan pakar memperkenalkan topik “Persiapan Regional untuk Penanganan Pandemi Covid-19”. Prioritas stunting ”dan menekankan bahwa selama wabah Covid-19, pengurangan stunting menjadi prioritas nasional Presiden Joko. Widodo. Kepala Biro Kerja Sama Pemerintah Cabang, Badan, dan Kerja Sama Desa Administrasi Umum Perdesaan Kementerian Dalam Negeri mengatakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia sudah masuk dalam lima prioritas nasional. Stunting merupakan salah satu proyek prioritas dan merupakan proyek turunan dari proyek prioritas tersebut, tidak ada perintah untuk memfokuskan kembali proyek, sehingga proyek tersebut harus dilanjutkan. t Menggunakan anggaran.

“Hari ini (19 KLB yang akan datang), prioritas kegiatan yang direncanakan harus dilanjutkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, karena dalam hal ini pelaksanaan prioritas nasional tersebut akan selalu terpantau. Jangan sampai Biarlah masalah stunting menjadi bencana lain yang dampaknya lebih besar. Dr. Poda, Rabu (29 April 2020).

“Jika disesuaikan kembali, dana tersebut harus tetap digunakan untuk prioritas nasional yang sama. Penanggulangan. Ini juga berlaku untuk dana yang biasanya dialokasikan untuk mencegah stunting melalui cara-cara sensitif. Dia menambahkan. Hal senada juga diungkapkan Dr Samsul Widodo, Direktur Jenderal Daerah Kemiskinan Kementerian Perdesaan dan Daerah Miskin. Ia mengatakan dana desa masih bisa digunakan untuk mendorong prioritas pembangunan nasional, yaitu mencegah stunting .

Merujuk pada Surat Edaran Kepala Desa dan PDT No 6 Tahun 2020, dana tingkat desa tersebut disebutkan dapat digunakan untuk merespon Covid -19 dan menyatakan prioritas yang sama, seperti membagikan masker, menyemprotkan disinfektan dan melakukan kegiatan lainnya. Itu selalu terkait dengan mencegah keterlambatan perkembangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *