Atur ulang bank yang sakit dan jangan gunakan Bank Himalaya untuk mendistribusikan uang tunai

Pak Misbakhun, Anggota Panitia DPR RI ke-11

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Selama ini pimpinan Panitia DPR RI ke-11 dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) selama ini berupaya menghindari moral hazard dan benturan kepentingan. Minat dalam pekerjaan penyelamatan industri perbankan.

Nyatanya, usulan penggunaan bank milik Himalaya justru memungkinkan bantuan likuiditas digunakan untuk program penyelamatan ekonomi yang lebih cacat. Prinsip merugikan akan menimbulkan konflik kepentingan.

Bagaimana bank umum mempertimbangkan kebutuhan likuiditas bank lain dan mendukung restrukturisasi kredit macet bank lain? Merestrukturisasi kredit pelanggannya.

Baca: Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi mengizinkan perusahaan untuk menunda pembayaran THR, dan pekerja hampir tidak menolak untuk membayar

: Luhut: Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat ketiga di Indonesia di Asia — -Jika bank lain bekerja sama dengan Pembentukan hubungan kredit sindikasi antara Bank Himalaya dengan bank lain akan memiliki benturan kepentingan yang kuat. Konsep ini sulit diterapkan.

Baca: Sri Lankan Airlines Akan Kembali ke Pesawat Mulai 13 Mei 2020, Khusus untuk Air China

Ini Menunjukkan Tidak Ada Ide Diantara Anggota KSSK dan Tidak Ada Solusi Baru Ini Untuk Menyelamatkan Industri Keuangan dan Perbankan Bagian tak terpisahkan dari program. -Terdapat keterkaitan dalam rantai penyelamatan sektor fisik melalui relaksasi dan restrukturisasi, pemberian kredit dan dukungan kredit baru, sehingga sektor fisik dapat pulih dengan sendirinya pasca pandemi Covid-19. Dengan asumsi rencana penyelamatan dan restrukturisasi, pemulihan ekonomi seharusnya tidak membuat sistem perbankan sakit, karena rencana pemulihan yang dikembangkan tidak ideal dan terpaksa dilakukan sebagai kompromi antar anggota KSSK yang tetap mempertahankan hegemoni institusionalnya yang berpusat pada diri sendiri. KSSK membuat kesimpulan yang jelas pada 6 Mei 2020.

Pemerintah harus memperkirakan biaya kebijakan ekonomi dari rencana stimulus, dan pelaksanaan peraturan dan aturan operasi harus dinegosiasikan dengan Komite XI. * Artikel ini pendapat pribadi, penulis juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan dari Fraksi Golkar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *