PSBB yang kontroversial dan kinerja pemerintah yang lambat

Disediakan oleh: Khoirul Anam Gumilar Winata S.IP., M.IP *)

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah sebagai bagian utama dari sebuah pemerintahan nasional bertanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan masyarakat yang bermasyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan konstitusional dan dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengatur fungsi pemerintahan dengan mengacu pada konstitusi, dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan pertimbangan lain untuk kepentingan negara dan rakyat. Mata pencaharian masyarakat. Pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, pemerintah bertanggung jawab penuh atas pandemi ini.

Pada awal terjadinya pandemi, kami melihat bahwa pemerintah kurang memiliki persiapan untuk mencegah dan menanggulangi pandemi ini. Pendapat yang terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kementerian tersebut menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih dan kurangnya koordinasi, yang membuat syarakat saya bingung. .

Baca: Putranya Pernah Jadi “Korban Bullying Hingga Dirampas. Orangtua Fedian Palekal Merasa Sedih dan Kecewa-Berkat Wabah Virus Corona yang Membuatnya Lebih Dekat Dengan Keluarganya

baca : Agen Pesimis Dayot Upamecano Tinggalkan Leipzig RB

Baca: Jawaban Pertanyaan SMA TVRI Menggunakan Biji Kelor pada Program Penjernihan Air, Senin 11 Mei 2020-Gegap gempita itu bermula dari kegagalan pemerintah menganalisis dan memprediksi situasi dunia. Faktanya, langkah dan kebijakan yang salah telah diambil dalam pandemi global, seperti yang telah menyiksa berbagai negara.

Di Indonesia, pandemi Covid-19 menyebar, dan lebih dari 13.000 orang terjangkit. Covid -19, dan lebih dari 900 orang meninggal.

Penyebarannya terus mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat. — Tidak hanya berdampak pada kesehatan, ekonomi, masyarakat, dan budaya, tetapi banyak aspek kehidupan masyarakat yang terpengaruh Kehancuran Pada 31 Maret, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan pengendalian pembangunan oleh pemerintah.Bantuan sosial skala besar (PSBB) dan keputusan presiden mengatur situasi medis darurat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *