Menarik aset korup melalui MLA dan AEoI

Oleh: Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia-TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo-Ketika pemerintah mengumumkan niatnya untuk mengaktifkan kembali Kelompok Penelusuran Orang Korup (TPK) dan asetnya di negara lain, kelompok penelitian aset mantan pemilik Bank Century Banyak negara yang didirikan beberapa tahun lalu mengingatkan banyak orang. Karena kinerja tim riset aset Century tidak sesuai ekspektasi, banyak kalangan menyarankan agar pemerintah belajar dari kegagalan ini. -Masyarakat telah lama mengetahui bahwa tidak mudah mengambil alih aset oknum koruptor yang tersembunyi di negara lain. Ini membutuhkan banyak pekerjaan dan biasanya mahal. Sebelum melakukan ini, Duta Besar Indonesia dari negara tempat aset itu dipegang harus bersifat diplomatik. -Metode diplomatik tidak selalu mudah. Ada kendala. Misalnya, otoritas kompeten negara yang bersangkutan tidak bekerja sama atau melanggar prinsip kerahasiaan bank. Karenanya, dari dulu hingga sekarang, upaya pemindahan aset koruptor dari negara lain tidak banyak berpengaruh. Bahkan tim Century Asset Hunting dianggap gagal. Yang ini. Tujuan TPK tidak hanya untuk menemukan oknum koruptor, tetapi juga untuk menemukan aset-asetnya yang tersembunyi di banyak negara / wilayah — masyarakat, terutama pengamat, sudah lama mengetahui negara mana yang biasanya menyembunyikan barang curian. Namun, semua orang juga tahu betapa sulitnya menarik aset-aset tersebut meski hubungan antara negara dan Indonesia sangat harmonis.

Nah, saat pemerintah kembali berupaya memburu aset oknum koruptor, masyarakat pasti mendukung niat tersebut. Namun dilihat dari sederet kegagalan di masa lalu, pembentukan TPK membutuhkan kajian yang cermat. Padahal, pekerjaan ini sebenarnya telah difasilitasi dengan pemutakhiran sistem pertukaran informasi keuangan antar negara. Secara teknis, ini berarti deteksi aset sekarang lebih mudah. Namun demikian, saat mendirikan TPK tetap perlu dikaji secara cermat, terutama untuk menghindari human error. Memang, fakta sejarah membuktikan bahwa pengejaran tersangka korupsi dan propertinya di negara lain seringkali berakhir dengan kegagalan hanya karena human error atau kelalaian anggota kelompok pemburu yang tidak etis. Artinya, berburu tidak hanya membutuhkan sinergi yang efektif antar agensi, tetapi juga tim yang memiliki atau tidak memiliki minat sendiri. Jika anggota tim terlibat dalam konflik kepentingan, hasil pekerjaan ini akan sepele.

Ada beberapa kasus yang perlu dipelajari. Beberapa tahun lalu, dalam proses pemindahan aset korup dari sebuah bank di Swiss, dengan bantuan KBRI Jakarta di Swiss, segala upaya dan kemajuan tim pemburu langsung terhenti, dan Jakarta tiba-tiba berhenti beroperasi. Peran dan fungsi Duta Besar Indonesia untuk Swiss dibatalkan. -Jakarta kemudian menunjuk orang lain sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia. Otoritas Swiss tidak dapat menerima pekerjaan seperti itu, sehingga proses penarikan aset terhenti. Setelah Dubes RI untuk Swiss membuat pengakuan publik di Jakarta, kejadian itu membuat heboh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *