RUU HIP, Pancasila dan BPIP

Penulis: Syamsuddin Radjab

(Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Pancasila Jakarta dan UIN Alauddin Makassar)

TRIBUNNERS- Beberapa tahun terakhir ini, perdebatan UU HIP (ideologi arah Pancasila) terus berlanjut. Usai berdiskusi di parlemen, pada rapat paripurna diumumkan pada 12 Mei 2020 bahwa inisiatif Gerakan Demokratik Rakyat benar.

Kompilasi sendiri dimulai pada pertengahan Februari, dan Panitia (Panga) mengundang para ahli untuk memberikan komentar dan saran atas rancangan resolusi tersebut. UU HIP .

Mendapat tanggapan dari banyak faksi seperti PKS, PAN dan PPP, dan mereka mengecualikan TAP MPRS XXV 1966 (tentang pembubaran dan pelarangan ICP di Indonesia dan pelarangan penyebaran atau perkembangan ideologi di Indonesia) Dan menyesalinya. Kata Pengantar Doktrin Komunisme Cina / Marxisme-Leninisme Sebagai Referensi. Postingan tersebut merebak cerita tentang kekejaman dan pengkhianatan PKI di berbagai platform media sosial dan menyebar luas, diikuti dengan sindiran antara Moh. Mahfud, MD, dan Fadli Zon berbicara tentang “UU HIP” di Twitter. Fadli berbicara tentang urgensi “UU HIP”, dan Mahfud berpendapat bahwa “UU HIP” sebenarnya diusulkan oleh DPR dan dipimpin oleh Fadli. Didukung oleh Partai Gerindra.

Catatan UU HIP

Saat saya membaca UU HIP, saya berikan beberapa penjelasan, termasuk asal muasal UU HIP.

Baca: Untuk Prediksi Krisis Pangan, BPIP Menuntut Pemerintah Membentuk Kembali Kemandirian Ketenagalistrikan Pangan-Sulit Membedakan Strukturnya dengan Kerangka yang Ditetapkan Wakil Ketua Bidang Penelitian. Materi BPIP tentang Status Hukum Ideologi Pancasila (GBHIP) dan Gambaran Materi Utama Materi ini dikembangkan sejak tahun 2019 dan telah menyusun sistem dan bahasa yang terstandarisasi dalam UU HIP yang mengandung unsur yang mirip atau sangat mirip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *