Ciptakan lapangan kerja dan reposisi tagihan sesuai dengan kekuasaan presiden

Penulis: Fakultas Hukum Universitas, Dosen Senior di Indonesia Hari Prasetiyo

TRIBUNNEWS.COM- pembahasan “Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja” menyebabkan banyak aspek emosi negatif yang berbeda. Masih dalam pembahasan.

Salah satu masalah yang dibundel dalam manajemen pemerintah. -Bahkan, masalah ini merupakan masalah penting untuk dibahas saat ini. Dalam RUU “Ciker”, sistem presidensial sangat kuat. Dalam RUU tersebut, masyarakat berkali-kali menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah ada di tangan presiden. Kepala daerah dan menteri membantu presiden.

Kepala daerah bukanlah raja daerah – kekuasaan untuk mereposisi presiden sekarang sangat penting. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Hingga saat ini, atau setidaknya sejak reformasi 1998, sistem pemerintahan Indonesia telah berubah. Daerah berhak mengatur sendiri melalui otonomi daerah. Kemudian kepala daerah memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan otonomi daerah. Kepala daerah tidak lagi diangkat oleh presiden, tetapi dipilih langsung oleh presiden, bukan berarti kepala daerah tidak memiliki bawahan presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *