Tanpa solusi, pemerintah bisa dianggap “mengapresiasi” sikap wajib warganya.

Teroris-terus melakukan aksi teror akibat pembahasan yang ditetapkan oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Jajamada (FH UGM), yang merupakan bentuk penganiayaan terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perampasan kebebasan seperti ini adalah penghancuran budaya dan pengetahuan, yang berdampak negatif pada kualitas demokrasi. Dan dari sisi yang berbeda, Presiden KAHGAMA Otto Hasibuan meminta agar kegiatan terorisme terhadap mahasiswa UGM dan guru besar UII diteliti secara tuntas – oleh karena itu, mengadakan diskusi merupakan salah satu bentuk forum akademik yang bertujuan untuk membahas pandangan akademik suatu isu melalui partisipasi dalam kegiatan. Baca: Unduh Tulisan Tangan Jokowi Lulusan Non-UGM di Twitter. Warga Cianjur Klaim Ponselnya Diretas-Cara Ini Jadi Sarana Pelatihan Literasi bagi Ulama Tertentu dan Seluruh Masyarakat, Tujuannya Menghindari Salah paham bahwa kejadian itu terjadi sama sekali.

Sejak tahun 2014, penganiayaan karena kebebasan berpendapat seperti ini bukan pertama kali terjadi di bawah kepemimpinan pemerintahan Jokowi. –Baca: Tunjukkan Citra Penegak Hukum, Penerima yang Harus Dibahas Publik di UGM – Indeks HAM terbitan SETARA Institute (2019) menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Jokowi (2014-2019), kebebasan berbicara dan berekspresi Nilainya hanya 1.9, dan nilainya 1 sampai 7. 11 variabel hak asasi manusia yang dievaluasi adalah 3.2.

Skor rendah untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat didukung oleh pelanggaran serius terhadap data, seperti 204 keyakinan pribadi, 32 jenis media online diblokir, 961.456 situs web dan akun media sosial diblokir, 7 utas dibubarkan, buku dilarang, dan penggunaan Tidak bertanggung jawab atas tuduhan makar dengan menjebak setidaknya 7 warga negara.

Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak berada di belakang kegiatan terorisme (KompasTV, 30/5), tetapi memperbolehkan penganiayaan terhadap warga negara dan pelanggaran HAM. Tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *