Dana Pencegahan Stunting sebaiknya tidak disalurkan kembali karena sudah termasuk dalam program prioritas

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menyikapi penyebaran Covid-19 di Indonesia niscaya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pilihan realokasi dana (refocusing) juga menjadi topik pembicaraan. Kebijakan redistribusi anggaran yang tidak mencukupi dapat menimbulkan risiko kerugian produksi jangka panjang. Peraturan menteri mengatur bahwa dana prioritas nasional tidak dapat disalurkan kembali dengan alasan apapun.

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG), topiknya adalah “Regional Preparation for the Management of Covid-19” Pandemi dan Prioritas untuk Mengurangi Stunting <<, kepada stakeholders Pengamat sosial dan pakar melakukan presentasi, menekankan bahwa selama wabah Kovic 19, pengurangan stunting adalah prioritas nasional Presiden Joko Widodo. Widodo. Kepala Cabang Kerja Sama Pemerintah Biro Umum Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Direktur Badan dan Biro Kerja Sama Desa, mengatakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia sudah masuk dalam lima prioritas nasional. -Stunting merupakan salah satu proyek prioritas dan merupakan proyek turunan dari proyek prioritas tersebut, tidak ada perintah untuk mengatur ulang fokus, sehingga proyek harus dilanjutkan dan ada penggelapan anggaran.

“Saat ini (pecahnya tanggal 19-an dimasa yang akan datang), pelaksanaan kegiatan prioritas yang direncanakan harus terus digalakkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, karena perwujudan prioritas nasional tersebut akan selalu terpantau dalam keadaan apapun. Jangan sampai Masalah stunting kini menjadi bencana lain yang dampaknya lebih besar. Dr. Poda, Rabu (29 April 2020).

“Jika fokus kembali difokuskan, dana tersebut tetap harus digunakan untuk tanggap prioritas nasional yang sama. . Ini juga berlaku untuk dana yang biasanya digunakan untuk mencegah stunting melalui intervensi nutrisi yang sensitif dan spesifik. Dia menambahkan. “Ini seperti dana desa.” Menurut Samsul Widodo, Direktur Jenderal Kementerian Pedesaan dan Daerah Miskin untuk Daerah Miskin, Massachusetts, dana pedesaan masih bisa digunakan untuk mendorong prioritas nasional, yaitu mencegah stunting. Merujuk pada Surat Edaran Kepala Desa dan PDT Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa dana tingkat desa dapat digunakan untuk merespon Covid-19 dan memiliki prioritas yang sama. Misalnya pembagian masker, penyemprotan desinfektan dan kegiatan lain yang selalu berkaitan dengan pencegahan stunting.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *