Aturan ambigu Ojol selama ledakan korona

Penulis: Dr. Anwar Budiman (SH) No. -19 saat ini melanda Indonesia. — Di satu sisi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi sekaligus mencegah penyebaran Covid-19. Disinfeksi kendaraan dan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1) d Permenhub n ° 18/2020.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) pada September 2020, menyangkut pembatasan sosial berskala besar.

Menteri Kesehatan mengeluarkan pernyataan pada tanggal 3 April 2020 bahwa ojol hanya dapat mengangkut barang pada saat diterapkan PSBB, seperti “Permenkes n 9/2020” yang disebutkan dalam Pasal 13 (10), Penumpang dengan kendaraan umum dan pribadi harus menyesuaikan jarak.

Kedua aturan yang kontradiktif ini telah menyebabkan kontroversi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih memilih menyebut Permenkes ketimbang Permenhub.

Artinya Anies melarang ojol mengangkut penumpang manusia dan hanya memperbolehkan penumpang barang.

Peraturan PSBB DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penerapan Larangan Sosial Berskala Besar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Penanganan Penyakit Coronavirus (Covid-19) Tahun 2019. Pergub ini berlaku tanggal mulai Jumat (10 April 2020) sampai dengan 23 April 2020.

Baca: Tanpa Mengikuti Kementerian Perhubungan, Jabo de Tabek akhirnya setuju larangan angkutan penumpang saat PSBB-dalam kabinet terbatas pada rapat Senin (13 April 2020), Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan “jalan tengah” bahwa selama bansos tidak dibayar, mobil hanya dapat mengangkut penumpang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *