Atur ulang bank yang sakit dan jangan gunakan Bank Himalaya untuk mendistribusikan uang tunai

Pak Misbakhun, Anggota Panitia DPR RI ke-11

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Selama ini pimpinan Panitia DPR RI ke-11 dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) selama ini berusaha menghindari moral hazard dan benturan kepentingan. Minat dalam pekerjaan penyelamatan industri perbankan.

Usulan untuk menggunakan bank milik negara anggota Himalaya sebenarnya menggunakan bantuan likuiditas agar rencana penyelamatan ekonomi yang lebih likuid dapat diperoleh

Hal ini semakin menunjukkan bahwa prinsip moral hazard dilanggar dan akan berujung pada Terjadinya benturan kepentingan.

Bagaimana bank umum memenuhi kebutuhan likuiditas bank lain dan menangani restrukturisasi kredit macet bank lain?

Pada saat yang sama, bank anggota Himalaya juga harus mengurus restrukturisasi kredit nasabah mereka sendiri.

Baca: Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Izinkan Perusahaan Tunda Pembayaran THR, dan Pekerja Nyaris Tolak

Baca: Luhut: Indonesia Pertumbuhan Ekonomi Tercepat Ketiga di Asia-Soal Bank Lain Memiliki Sindikasi Hubungan Kredit dengan Bank Himalaya , Ini menghasilkan bunga dengan bank lain. Konsep ini sulit diterapkan.

Baca: Sri Lankan Airlines akan kembali ke pesawat mulai 13 Mei 2020, khusus untuk Air China

Ini menunjukkan bahwa anggota KSSK tidak memiliki ide dan ide baru.Ini adalah solusi yang dapat membantu pertumbuhan kembali sektor entitas Program.

Ini sangat diperlukan untuk rencana penyelamatan sektor keuangan dan perbankan. — Ada hubungan dalam proses menyelamatkan sektor fisik melalui relaksasi dan relaksasi. Restrukturisasi kredit dan bantuan kredit baru yang memungkinkan sektor fisik mendapatkan kembali kekuatannya setelah pandemi Covid-19. -Mengatakan bahwa penyelamatan dan pemulihan ekonomi hendaknya tidak membuat sistem perbankan bermasalah karena rencana pemulihan tersebut tidak diidealkan dan merupakan kompromi antar anggota KSSK yang tetap mempertahankan hegemoni institusionalnya yang berpusat pada diri sendiri. KSSK membuat kesimpulan yang jelas pada 6 Mei 2020.

Pemerintah harus memperkirakan biaya kebijakan ekonomi dari rencana stimulus, dan pelaksanaan peraturan dan aturan operasi harus dinegosiasikan dengan Komisi XI Eropa. * Artikel ini pendapat pribadi, penulis juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan dari Fraksi Golkar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *