Kurangi birokrasi atau ganggu pengujian korona

Jakarta IndefTRIBUNNEWS.COM Ketua Panitia Ahli PAN Dradjad H. Wibowo, Jumat 10 April, Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB). Daerah lain juga sudah meminta / mempertimbangkan pengajuan PSBB. Tujuan PSBB adalah untuk mengurangi penyebaran SARS-CoV-2 dari orang ke orang. Ada dua kelemahan yang perlu segera diatasi. Pertama, kita belum tahu berapa kasus positif corona di Jakarta dan Indonesia. -Karena jumlah tesnya sangat sedikit, berapapun jumlahnya tentu akan banyak kasus yang belum ditemukan. Sebagai pedoman kasar, belum dapat dipastikan banyak jenazah di Jakarta yang terkubur oleh prosedur COVID-19. Menurut pemberitaan, Bimbo, yang diberitakan sejak 30 tahun lalu, sudah menjadi hal yang populer, dan mungkin juga terjadi di daerah lain. Kedua, sejak Senin 6 April, aktivitas warga Jakarta masih terlalu tinggi untuk melawan wabah tersebut. Hal yang sama juga terjadi di daerah lain.

– Dengan aktivitas penduduk yang masih tinggi, berapa orang, siapa dan di mana orang yang positif corona, bagaimana cara mengurangi penularannya? ? Karena itu, langkah pertama adalah mencari tahu sejak dini. Uji, uji dan uji. Secepat mungkin.

Sayangnya, kecuali terlalu sedikit, pengujiannya sebenarnya sangat lambat. Inilah salah satu keluhan Gubernur Ridwan Kamil. Jangan berasumsi bahwa uji korona yang terlalu sedikit dan lambat tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian. Sebaliknya, dampaknya sangat besar. –Apakah wabah itu dikendalikan atau diledakkan, dia adalah pintu pertama. Jika prosedur pengujian berhasil, ditambah dengan disiplin masyarakat dan layanan medis yang baik, epidemi dapat dikendalikan.

Membaca: Guitar Chords dan Lirik Lagu Tega-Glenn Fredly: Ketika Aku membunuh hatiku untuk bernafas untukmu

Kegiatan ekonomi dan bisnis mungkin terbalik. Jika wabah merebak, lihat saja di Lombardy, Italia. Selain itu, pengujian cepat juga sangat penting untuk perawatan pasien. Ingatlah bahwa Indonesia memiliki angka kematian yang tinggi untuk kasus COVID-19.

Kami telah kehilangan banyak talenta senior. Dari dokter / perawat, sarjana, pilot, pejabat senior hingga pengusaha sukses seperti Semarang. Kerugian ekonomi tidak terukur. -Sayangnya, prosedur pemeriksaan yang diatur dalam SK Menteri Kesehatan HK.01.07 / Menkes / 182/2020 tanggal 16 Maret 2020 cenderung tersentralisasi dan birokrasi. – -Baca: Raffi Ahmad (Raffi Ahmad) Anggarkan dan bayar 100 karyawan untuk memastikan tidak ada PHK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *