Buat dana tanggung jawab sosial perusahaan!

Disediakan oleh: Syamsuddin Radjab *

TRIBUNNEWS.COM-Sidang (RDP) antara Panitia Ketujuh MPR dan BUMN Mining Holding (MIND ID) menyisakan titik hitam pada Selasa (30/6/2020). Bercak hitam. Individu Anggota DPR dan Mitra.

Ibarat narapidana dalam sidang pengadilan, di hadapan anggota DPR posisi pasangannya rendah, penuh amarah bahkan mengusir tamu undangan.

Isu yang dipersoalkan ini sangat penting, terkait dengan pelepasan global bond (surat utang negara) untuk melunasi utang Freeport sebesar $ 1 miliar dalam pandemi Covid-19 yang akan habis tahun depan. Baca: Dewan Perwakilan Rakyat yang Diusir Dirut Inalum Pakai Jam Tangan, Mirip Rapper 50 Cent, dan Tali Kulit Buaya-Usai Persidangan, Skor Sholat Ashar Ternyata Bahas Prestasi CSR (Corporate Social Responsibility) Penting bagi anggota DPR untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan CSR di daerah pemilihannya masing-masing di ketujuh panitia DPR RI.

Inilah yang saya sebut bancakan atau ucapan selamat yang mengungkapkan rasa terima kasih setelah marah dan dikaitkan dengan kepemilikan atas rencana CSR.

Jika orang mengikuti aturan RDP, ini akan mengarah pada kesimpulan yang konyol bahwa harus ada kemarahan, kemarahan, dan sikap agresif terhadap mitra sebelum mendapatkan CSR. Memungkinkan anggota panitia VII DPR RI memperoleh kuota CSR dengan mudah. Mungkin saja salah, tapi proses RDP sudah kehilangan substansi, yakni penjelasan utang MIND ID karena akuisisi saham Freeport dengan harga 51% tahun lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *