Diskusi tentang impeachment dan kudeta

Dr. Sumaryoto Padmodiningrat *) – TRIBUNNEWS.COM-Oposisi dan aliansi menyusut.

Setelah oposisi membahas pemakzulan, sekarang giliran koalisi untuk mengatakan bahwa seseorang akan melakukan kudeta.

Setelah mendakwa Setelah, luncurkan kudeta. -Dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, disampaikan pidato mengenai dampak Presiden terhadap penyakit coronavirus 2019 atau pandemi Covid-19. Obrolan virtual kemudian dibatalkan karena dakwaan teroris, Jumat (29/5/2028).

Tit-for-tat, pidato pemakzulan presiden terus digelar di Jakarta, dan ada diskusi virtual dengan Ketua DKI Jakarta Din Yamsuddin. Pada Senin (6/1/2020), Majelis Kehormatan Majelis Ulima Indonesia (MUI), mantan Ketua Panitia Pusat Muhammadiyah (PP) Indonesia.

Pencopotan, penuntutan atau “penuntutan” Presiden menyiratkan suara oposisi pemerintah. Para elit yang menentang pemerintah menggemakan suara ini.

Boni Hargens, dosen senior Universitas Indonesia (UI), dengan sukarela mengundang Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk mengikuti pemilihan presiden 2019. Ia menanggapi pidato pemakzulan presiden dan mengajukan pertanyaan tentang kudeta yang dirancang oleh oposisi , Dan bahkan namanya.

Tanggapan Boni Hargens menyiratkan suara pemerintah dengan dukungan dari Partai Koalisi atau yang disebut pemerintah koalisi. Hasilnya: kekacauan politik yang tak ada habisnya!

Sebenarnya, menurut UUD (yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat 2 UUD 1945), membicarakan pemakzulan presiden tidak dilarang atau tidak boleh dilarang. Dianggap inkonstitusional. UUD). Kondisi pemakzulan presiden sangat sulit.

Baca: Jokowi dan Menkominfo Dugaan Pemblokiran Internet di Papua, Namun Tidak Diminta Minta Maaf

Baca: Linimasa dan Fakta Berkurangnya Staf yang Menumpang Pemandian Sekolah di Teater

Baca: Jumlah penderita COVID-19 -19 saat ini sangat menggembirakan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *