RUU HIP, Pancasila dan BPIP

Syamsuddin Radjab

(Dosen Hukum Politik Universitas Pangasila, Universitas Jakarta dan UIN Alauddin Makassar)

TRIBUNNERS-Beberapa tahun terakhir ini, muncul kontroversi tentang UU HIP (Arahan Pemikiran Pancasila). Hal itu disahkan oleh DPR dan diumumkan pada rapat paripurna pada 12 Mei 2020 sebagai inisiatif DPR yang benar.

Kompilasi sendiri dimulai pada pertengahan Februari, dan Panitia Kerja (Panja) mengundang para ahli untuk menyampaikan pendapat dan sarannya. UU HIP .

Mendapat tanggapan dari banyak fraksi seperti PKS, PAN dan PPP. Mereka dengan menyesal tidak memasukkan TAP MPRS No. XXV tahun 1966 karena pembubaran dan larangan ICP di Indonesia dan larangan menyebarkan atau mengembangkan kesadaran. Bentuk atau gunakan doktrin komunisme / marxisme-leninisme sebagai acuan dalam kata pengantar.

Baca: BPIP menggunakan media visual menyampaikan nilai-nilai Pancasi Milenial

Postingan terakhir muncul karena cerita tentang P, meledak hingga menyebarkan kekejaman dan pengkhianatan terhadap KI di berbagai platform media sosial, Kemudian muncul lelucon antara Moh. Mahfud, MD, dan Fadli Zon berbicara tentang “UU HIP” di Twitter. Fadli berbicara tentang urgensi “UU HIP”, dan Mahfud yakin bahwa “UU HIP” sebenarnya diusulkan oleh DPR dan dipimpin oleh Fadli. Didukung oleh Partai Gerindra .

Catatan UU HIP

Saat saya membaca UU HIP, saya berikan beberapa catatan, termasuk asal muasal UU HIP.

Baca: Untuk prediksi krisis pangan, BPIP menuntut pemerintah membentuk kembali kemandirian kekuatan pangan-sulit membedakan struktur dari kerangka yang ditetapkan oleh wakil ketua bidang penelitian. Materi BPIP terkait dengan status hukum dan garis besar materi Ideologi Pancasila (GBHIP), materi tersebut dikembangkan sejak tahun 2019, dan sistem dan bahasanya yang terstandarisasi telah disusun dalam Undang-Undang HIP yang mengandung unsur yang mirip atau sangat mirip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *