Kekerasan demonstrasi adalah kejahatan, studi hukum di negara demokratis

Penulis :. C Suhadi

Protes oposisi omnibus bill beberapa hari terakhir ini menggugah kekhawatiran masyarakat, selain menunjukkan arogansi dan kekerasan dari pengunjuk rasa di luar, otak di balik performanya juga tak kalah seru. Pembuktian mental dalam peragaan biasanya sulit dipelajari, tetapi kali ini baunya sangat kuat.

Selain uang yang ditampilkan melalui media sosial, foto mobil pesta juga diambil. Kali ini, mungkin bukan kebetulan, tapi sudah memasuki adegan besar.

Mulai dari video call pemimpin partai, pemimpin partai menyetujui RUU Komprehensif. Dan, dalam rekaman videonya yang viral tersebut, Ketum memerintahkan penolakan untuk menyetujui persetujuan rapat paripurna PRD RI dan pembukuan wakilnya. Tolak tagihannya. Cipta Melanggar Hukum.

Mudahkah menolak RUU? Mungkin bisa dikoreksi bagi yang tidak tahu RUU, tapi bagi yang tahu RUUnya. — Republik Demokratik Rakyat, tetapi ada liku-liku.

Pertama, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (“UUD 1945”), kewenangan membuat undang-undang (“UU”) adalah milik Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”). Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap RUU harus dibahas oleh Partai Rakyat Demokratik dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Sebelum membahas RUU tersebut juga harus ada studi perguruan tinggi di perguruan tinggi, karena harus dilakukan penelitian akademik yang artinya RUU tersebut tidak hanya asal usul yang dapat menyiksa masyarakat umum, tetapi juga mengecualikan RUU yang melawan RUU tersebut. Badan anggaran. Setelah itu, masing-masing komite membahas RUU tersebut dan kemudian melakukan rapat komite bersama. Artinya, semua komite terkait dengan RUU tersebut. Rapat berikutnya adalah rapat legislatif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *