Efektivitas PSBB dalam pemulihan ekonomi

Penulis: Juru Bicara Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Bambang Soesatyo

TRIBUNNEWS.COM- ketika masing-masing pemerintah daerah (Pemda) mulai menyadari urgensi pandemi saat ini di 19 pemulihan ekonomi Covid, pembatasan sosial skala besar (PSBB) Kebijakan menjadi tidak valid. Tentunya PSBB dan perjanjian kesehatan masih sangat dibutuhkan, namun pemerintah daerah juga harus kreatif dalam merumuskan kebijakan sehingga secara simultan dapat bekerja memutus rantai penularan Covid-19 dan memulihkan perekonomian.

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah daerah harus mulai menciptakan suasana yang baik agar seluruh pelaku komersial dapat melakukan kegiatan produksi. Dalam kasus Covid-19, siapa pun bisa mendengarkan data publik, dan siapa pun bisa menafsirkan datanya. Tentu saja, sebagian besar masyarakat mengkhawatirkan peningkatan kasus Covid-19. Pemerintah termasuk pemerintah daerah juga bersedia menyampaikan keprihatinannya. Namun, pemerintah seharusnya tidak menunjukkan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Pasalnya, pemerintah atau pemerintah daerah terlalu takut untuk menularkan rasa takut tersebut kepada masyarakat yang dipimpinnya – sebaliknya, dalam pandemi Covid 19, pemerintah harus dan harus membangkitkan optimisme masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, pandemi ini telah menghancurkan fondasi ekonomi. Oleh karena itu, tanpa harus mengurangi upaya memutus rantai penularan Covid-19, pemerintah juga harus menjadi yang terdepan dan penggerak dalam mengupayakan dan memprakarsai perbaikan landasan perekonomian. Untuk kepentingan semua lapisan masyarakat, kita harus memiliki keberanian dan kemauan untuk menangani dua tugas ini pada waktu yang bersamaan.

Karena dalam pandemi Covid-19, pemerintah tidak hanya berkewajiban untuk merawat ratusan orang, di antara ribuan pasien yang terinfeksi Covid-19, pemerintah juga harus secara bijak menangani lebih dari 200 juta yang sudah menanggung risiko pandemi ini. Beragam kebutuhan orang Indonesia. Semua pemerintah daerah juga harus mengungkapkan keprihatinan tentang departemen animasi lain yang hampir mati suri dan nyawa seluruh komunitas. Beberapa orang kecewa karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat setelah berbulan-bulan PSBB.

Oleh karena itu, semua pemerintah daerah harus mempertimbangkan kebijakan tersebut secara keseluruhan, termasuk kebijakan publik yang diadopsi selama Covid-19. Pandemi. Untuk pertimbangan menyeluruh, kebijakan bidang kesehatan tidak boleh menyebabkan atau merusak serius sektor lain. Posisi industri dari setiap kebijakan tidak boleh terlalu ekstrim. Saat merumuskan dan memutuskan setiap kebijakan, pengambil keputusan harus mempertimbangkan atau menghitung dampak kebijakan departemen pada departemen lain, yang sangat penting.

Ketika pemerintah daerah berusaha memutus rantai penularan Covid-19, maka kebijakan PSBB yang digunakan demikian, dan kebijakan tersebut tidak boleh membawa risiko kerugian bagi sektor lain (terutama sektor ekonomi). Oleh karena itu, pertimbangan keseluruhan sangat penting. Dalam pandemi saat ini, pengambil kebijakan dan pengambil keputusan harus mereview dan menaati data kehancuran semua subsektor ekonomi, data peningkatan jumlah pengangguran, data tenaga honorer yang kehilangan sumber penghasilan, dan data yang dihasilkan. Akibatnya anak-anak, remaja dan mahasiswa tidak bisa betah tinggal di rumah, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menanggung kerugian yang sangat besar. Jangan hanya melihat dampak saat ini, tetapi evaluasi konsekuensi jangka menengah hingga jangka panjang lainnya.

Jadi, setelah enam bulan kehidupan gelap, Anda harus memiliki keberanian untuk pulih, terutama pemulihan ekonomi. departemen. Tentu ekstra hati-hati. Guna meminimalisir risiko penyebaran Covid-19, penerapan health agreement menjadi mutlak bagi semua orang. Agar setiap orang mengikuti prosedur kesehatan, harus ada pengawasan dan kontrol oleh otoritas lokal. Pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk memastikan efektivitas operasionalisasi kebijakan PSBB yang diadopsi oleh pemerintah daerah.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencontohkan 134 pedagang aktif terpapar Covid-19 dari 239 pasar di 27 provinsi. Jumlah terbesar adalah DKI Jakarta dengan 321 boks dari 51 pasar. Fakta ini adalah contoh kasus betapa PSBB menjadi tidak efektif karena kurangnya pengawasan dan kontrol oleh otoritas lokal. Pasar adalah tempat bertemunya banyak pembeli dan penjual. Tentunya jika tidak ada pengawasan maka potensi pasar sebagai titik penyebaran Covid -19 sangat besar. Pemerintah daerah tidak dapat menutup mata terhadap kelompok warga yang tidak peduli atau menolak untuk mematuhi perjanjian kesehatan. Grup seperti ini patut mendapat perhatian dan kontrol. Selain itu, TNI-Polri mendukung penerapan prinsip PSBB dan perjanjian sanitasi di tempat umum. Dalam hal ini, ada beberapa instruksi khusus, termasuk ratusan pemerintah daerah, termasuk Bawaslu Kabupaten dan KPUD (Panitia Pemilihan Daerah), semua perlu menekankan dan mengawasi isu-isu terkait persiapan Pilkada serentak 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *