Kontroversi “Undang-Undang Kebijakan Ideologis Pancasila”: Catatan penting DPP KNPI

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh pemerintah dan DPR memicu kontroversi dan kontroversi masyarakat.

Narasi yang muncul sebagai respon masyarakat terhadap UU HIP bermuara pada 3 hal pokok: TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak dicantumkan dalam Pembukaan; Lima sila Pancasila diperkuat dalam trisula dan ekasila; dan dalam teks Berisi istilah budaya sakral.

Pertanyaan pertama terkait TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 adalah tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia yang merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Partai Komunis Indonesia di Republik Indonesia melarang kegiatan komunikasi atau perkembangan gagasan atau ajaran komunis / Marxis-Leninis.

Lihat Pembukaan UU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 Posisi politik sebagai peluang kebangkitan pemikiran komunis dianggap sebagai musuh utama Pancasila. -Di sinilah, UU HIP mendapat tentangan keras dari berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok agama, yang memiliki catatan sejarah tersendiri dalam ideologi Partai Komunis.

Dua persoalan lainnya menyangkut reduksi lima sila Pancasra menjadi trisula dan yekasila, serta penulisan istilah budaya sakral yang sebenarnya merupakan bagian dari perdebatan sejarah yang panjang.

Kira-kira: Ditolak MUI, jika ada yang mengganti Pancasra dengan komunis dalam UU HIP, Dr. Mahfoud akan mendirikan lembaga – kedua persoalan itu bermula dari Bung Karno pada bulan Juni. Pidato disampaikan pada tanggal 1. Oleh karena itu, dalam kerangka wacana akademik, perselisihan antara kedua isu tersebut masih patut dipertanyakan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perumusan legislasi.

Baca: Ruben Onsu Diduga Pakai Resep Ayam Geprek Sujono dari Dapur Karyawannya.Selain tiga masalah pokok tersebut, KNPI DPP Departemen Pertahanan Ideologi Pancasila juga meyakini ada masalah lain. Penting, dan tidak selalu banyak dibicarakan oleh publik.

Artinya, persoalan yang berkaitan dengan status Pancasila sebagai sumber seluruh barang dagangan Indonesia.

Baca: Kinto One, Penjaminan Jasa Sewa Mobil Toyota Ibarat Memiliki Kendaraan Sendiri

Oleh karena itu, industri pendukung ideologis KNPI DPP tidak percaya bahwa status Pancasila jauh lebih tinggi dari hukum dan Dasar, sehingga pantas menjadikan Pancasila sebagai produk hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *