Melihat masa depan jaminan sosial Indonesia

Disediakan oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh *)

TRIBUNNEWS.COM-Membaca artikel tentang BPJS di surat kabar mulai tanggal 24 Juli 2020 ke atas, memaksa penulis untuk merespon dan menjelaskan dari sudut pandang yang ada. — Semoga dari sudut pandang yang lebih obyektif, keseimbangan informasi akan memungkinkan masyarakat lebih memahami masalah jaminan sosial.

Pasal ini menyiratkan bahwa terdapat persaingan daripada persaingan terbuka dalam penyelenggaraan jaminan sosial Hubungan antara BPJS Ketenagakerjaan / BPJamsostek dengan Tapen dan ASABRI.

Pada dasarnya sesuai dengan nomor undang-undang tanggal 24 tanggal 24 tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial, Tapen dan ASABRI wajib bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait pasal ini, ada anggapan bahwa nasib ASN dan TNI / Polri akan berubah dari jaminan. Lindungi jaminan sosial mereka.

Selain itu, BPJamsostek sepertinya tidak mampu melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial ASN, TNI dan Polri.

Baca: Direktur Utama BPJS Kesehatan masuk dalam daftar CEO terbaik untuk Employee Choice Awards 2020-pandangan ini jelas merupakan opini sepihak yang tidak terlalu relevan. Karena keberadaan jaminan sosial harus dipahami keberadaan negara dalam melindungi rakyatnya.

Dalam hal ini, kelompok produktif dan ASN, TNI, Polri, dan pekerja lainnya adalah aktivis formal, informal bahkan aktivis independen. Peraturan perundang-undangan dan turunannya terkait dengan pengelolaan jaminan sosial akan selalu mencerminkan keberadaan negara-negara tersebut di atas, oleh karena itu negara perlu mengatur manfaat yang diperoleh ASN, TNI dan Polri, agar tidak mengurangi manfaatnya pada situasi-situasi berikut. Merger pada tahun 2029

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *