Menjaga ketahanan masyarakat selama pandemi Covid-19

Oleh: Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia-TRIBUNNEWS.COM-Guna menjaga ketahanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, pemerintah akan segera melaksanakan berbagai program baru untuk seluruh lapisan masyarakat. Jika setiap komunitas menanggapi rencana baru ini dengan cara yang sangat sederhana, yaitu merawat dan menerapkan prosedur kebersihan, maka ketahanan komunitas akan tercapai.

Dengan tidak adanya rekonsiliasi, dalam pandemi saat ini, penghormatan terhadap setiap prosedur kebersihan adalah kata kunci untuk memulihkan masyarakat ke semua aspek kehidupan. Ada contoh konkret untuk ditiru. Banyak negara telah berhasil meminimalkan jumlah kasus Covid-19 karena kepatuhan terhadap prosedur kesehatan yang ada, dan negara-negara ini telah mulai bekerja keras untuk menjaga kewaspadaan yang tinggi dan perawatan yang ekstrim untuk memulihkan kehidupan. Di sisi lain, karena kurangnya kesadaran akan urgensi kepatuhan terhadap prosedur kesehatan di banyak masyarakat, jumlah kasus Covid-19 di beberapa negara meningkat tajam, dengan sedikit pengendalian.

Ketika Presiden Joko Widodo baru-baru ini membentuk dan mengimplementasikan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, niscaya semua orang tahu kemana arah inisiatif tersebut.

Pemerintah ingin melindungi semua komunitas dari ancaman. Covid -19, dengan tetap menjaga ketahanan ekonomi semua komunitas. Selama ini, di awal pandemi, pemerintah telah memperbaiki anggarannya dengan fokus pada penyediaan kebutuhan bantuan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Penyesuaian anggaran berhasil menghindari kepanikan dan ketakutan yang berlebihan. Kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan terlindungi, sehingga keamanan dan ketertiban umum dapat terjaga-guna mencapai kelenturan masyarakat, pemerintah kini memasuki tahap selanjutnya. Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 telah mulai bekerja untuk mendorong semua komunitas untuk mematuhi peraturan kesehatan. Untuk mencapai sasaran strategis yang penting ini, Presiden mengajak semua pihak untuk melakukan yang terbaik. Presiden bahkan berkali-kali mengingatkan masyarakat akan pentingnya memakai masker. Dukungan yang diberikan TNI-Polri semakin memperkuat kerja ini.

Presiden mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, sebagai Wakil Direktur Jenderal dari kedua komite tersebut. TNI akan mendukung upaya seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perjanjian sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Pekerja komunitas, pegawai honorer, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi ibu rumah tangga. Untuk usaha kecil dan menengah, pemerintah telah menyiapkan bantuan Rp 2,4 juta untuk setiap bidang usaha. Sasaran program adalah 12 juta peserta UMKM. Ibu rumah tangga mandiri tidak pernah diabaikan.

Pemerintah memberikan stimulus bisnis kepada para korban PHK dan para ibu rumah tangga pengusaha mikro yang memberikan pinjaman modal kerja bebas bunga sebesar Rp 2 juta kepada setiap debitor. Targetnya 6,2 juta ibu rumah tangga. Sementara itu, bagi pekerja swasta yang gaji bulanannya kurang dari Rs 5 juta, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rs 600.000 per bulan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rs 31,2 triliun, jumlah penerima bantuan ini mencapai 13 juta pekerja. Pemerintah juga memberikan bantuan dalam jumlah yang sama kepada pekerja masyarakat yang merupakan pegawai honorer atau non-PNS. Selain itu, fokus penggunaan dana desa juga bergeser ke arah menjaga ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Langkah-langkah pemerintah ini dirancang untuk menjaga ketahanan setiap komunitas. Dari segi kesehatan atau potensi ancaman Covid-19 dan dari segi ekonomi warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *